Partai Demokrat Minta KPU Laksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kalbar, Diduga Ada Kecurangan

Sabtu, 2 Maret 2024 09:39 WIB

Ilustrasi menggunakan hak suara di TPS. dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat DR Mehbob meminta pemungutan suara ulang untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI di beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan adanya fakta kecurangan yang ditemukan Partai Demokrat.

"Kecurangan itu telah terstruktur, sistematis, masif di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki," kata Mehbob melalui rilis tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 1 Maret 2024.

Dengan dugaan kecurangan itu, kata Mehbob, Demokrat merasa sangat dirugikan. Menurut catatan Demokrat, ada beberapa fakta yang telah ditemukan.

Pertama adalah penggelembungan suara di 84 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 16 Desa di Kecamatan Kendawangan. "Sedangkan di Kecamatan Delta Pawan, saat ini kami sudah menemukan bukti penggelembungan suara di 4 TPS dari 4 desa," kata Mehbob.

Kedua, kata Mehbob, penggelembungan suara diklaim berjumlah sangat fantastis dan menguntungkan salah satu Calon Legislatif (Caleg) dari salah satu partai politik. Fakta-fakta itu juga diklaim menunjukkan adanya upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Advertising
Advertising

"Dan sangat merugikan kami, Partai Demokrat," kata Mehbob.

Saat ini, kata Mehbob, Tim Demokrat sedang bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti di kecamatan-kecamatan lainnya. Ia yakin perbuatan penggelembungan suara mustahil terjadi tanpa keterlibatan penyelenggara.

"Kami saat ini sudah menemukan fakta-fakta yang didasarkan bukti-bukti di lapangan untuk dua kecamatan ini," kata Mehbob.

Untuk itu, Mehbob meminta Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) untuk merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk segera mengadakan pemungutan suara ulang dengan pengawasan dari KPUD dan BawasluDa Provinsi Kalimantan Barat. "Kami juga akan melaporkan kejadian ini ke Polda Kalimantan Barat untuk ditindaklanjuti dan diproses hukum segera. Sedangkan untuk pelanggaran kode etiknya, kami akan melaporkan ke DKPP," kata Mehbob. "Kami berharap, kejujuran dan keadilan masih tegak di negeri ini, demikian."

Pilihan Editor: Bawaslu: Tim Gakkumdu Sedang Periksa Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur

Berita terkait

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

3 jam lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

9 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

11 jam lalu

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

12 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

15 jam lalu

Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

15 jam lalu

Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

16 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

1 hari lalu

Hakim MK Beri Catatan Soal Sirekap Menjelang Pilkada Serentak: Memang Tidak Bisa Digunakan

Hakim MK kembali menyinggung soal Sirekap yang digunakan dalam Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya