Real Count KPU Sementara: Atalia Istri Ridwan Kamil Teratas di Dapil Jabar 1, Kalahkan Melly Goeslaw dan Nurul Arifin

Reporter

Tempo.co

Minggu, 18 Februari 2024 16:34 WIB

Atalia Praratya/Foto: Instagram/Atalia Praratya

TEMPO.CO, Jakarta - Atalia Praratya, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendominasi perolehan suara dalam real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimuat di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Meskipun berada di nomor urut 4 dalam daftar caleg Partai Golkar, Atalia mengumpulkan suara sementara sebanyak 80.439 suara untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat I.

Data real count KPU hingga Sabtu, 17 Februari 2024 pukul 19.30 WIB, menunjukkan perkembangan atau progres sebesar 52,29 persen atau 4.698 dari 8.984 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di posisi kedua ditempati Ledia Hanifa calon legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan 46.398 suara. Kemudian, Melly Goeslaw calon legislatif Partai Gerindra dengan 26.612 suara dan Habib Syarief Muhammad dengan 24.088 suara.

Selanjutnya, Nurul Arifin politikus Partai Golkar dengan 22.861 suara, Haru Suandharu dari PKS dengan 21.585 suara, dan Junico B.P. Siahaan dari PDIP dengan 21.586 suara.

Advertising
Advertising

Daerah pemilihan Jawa Barat I meliputi Kota Bandung dan Cimahi. Dapil ini memperebutkan tujuh kursi Dewan Perwakilan Rakyat.


Pilihan Editor: Real Count KPU Sementara, Puan Maharani Ungguli Adik Sasongko dan Aria Bima di Dapil Jateng V

Berita terkait

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

3 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

14 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

20 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

1 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

5 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

5 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya