TEMPO.CO, Jakarta - Kampus-kampus, termasuk UGM, UII, UI, Universitas Andalas, dan Unpad, mulai mengeluarkan pernyataan sikap terkait kepemimpinan Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Pada Senin besok, 5 Februari 2024, beberapa perguruan tinggi tersebut mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap pelaksanaan demokrasi.

Beberapa sivitas akademika yang menyatakan sikap para akademisi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk dari almamater Jokowi, UGM, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

1. UGM (Universitas Gadjah Mada)

Pada Rabu, 31 Januari 2024, kritik dari kalangan akademisi terhadap Jokowi dimulai oleh sivitas akademika UGM. Para kritikus tersebut terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa, yang menginisiasi Petisi Bulaksumur sebagai pengingat kepada Kepala Negara. Kritik tersebut disampaikan karena Jokowi dianggap melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi.

Melalui Petisi Bulaksumur, sivitas akademika UGM meminta dan menuntut Jokowi, aparat penegak hukum, semua pejabat negara, dan aktor politik yang mendukung presiden untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

2. UII (Universitas Islam Indonesia)

Satu hari setelah UGM, sivitas akademika UII juga mengungkapkan kritik terhadap Jokowi. Pada Kamis, 1 Februari 2024, mereka berkumpul di halaman Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII, Sleman, Yogyakarta. Pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan" tersebut dipimpin oleh Rektor UII, Prof. Fathul Wahid.

“Terdapat tanda-tanda bahwa sikap kenegarawanan Presiden Jokowi semakin pudar,” ujar Fathul, yang didampingi oleh para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni UII.

Menurut pernyataan sikap mereka, terdapat setidaknya empat indikator gejala yang menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi darurat kenegarawanan, yang berpotensi merusak sistem hukum dan demokrasi.

3. UI (Universitas Indonesia)

Universitas Indonesia, atau UI, juga mengungkapkan kekhawatiran dan keprihatinan terhadap keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024. Mereka menyampaikan hal ini di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, pada Jumat, 2 Januari 2024. Pernyataan sikap yang mengkritik Jokowi dipimpin oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo.

Prof. Tuti, sapaan dari Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, terutama menjelang pemilu 2024, pihaknya merasa perlu untuk menyuarakan pemulihan demokrasi yang terkoyak. Sivitas akademika UI merasa prihatin dengan keruntuhan tatanan hukum dan demokrasi.

4. UNAND (Universitas Andalas)

Universitas Andalas (Unand) juga mengeluarkan manifesto penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024, di area Convention Hall Universitas Andalas. Petisi tersebut mencerminkan kekhawatiran sivitas akademika Unand menjelang pemilu 2024, karena mereka melihat adanya banyak peristiwa yang dianggap tidak wajar.

“Semoga ini dapat menjadi kontribusi dari kita semua untuk mengawal demokrasi Indonesia,” ungkap Charles Simabura, seorang dosen dari Fakultas Hukum Unand. “Kami hadir di sini untuk menyampaikan manifesto, dengan harapan untuk kejayaan bangsa dan Indonesia. Ini juga merupakan bentuk solidaritas kami terhadap kampus lain yang telah lebih dahulu melakukannya.”

5. UNPAD (Universitas Padjajaran)

Setelah sejumlah universitas menyampaikan sikap terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, sivitas akademika Universitas Padjajaran (Unpad) juga menginisiasi petisi "Seruan Padjajaran" pada Sabtu, 3 Februari 2024

Ketua Senat Unpad, Profesor Ganjar Kurnia, mengumumkan isi dari petisi tersebut dan mengajak semua pihak untuk mendesak Presiden Jokowi agar fokus kembali pada tugas-tugas pemerintahannya. Ini berarti memprioritaskan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | YUNI ROHMAWATI | HENDRIK KHOIRUL MUHID | YOUTUBE
Pilihan editor: Soal Petisi ke Jokowi, Hasto PDIP: Nurani Perguruan Tinggi Terpanggil Suarakan Demokrasi