TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, mengklaim konflik penambangan batuan andesit di Wadas, Jawa Tengah, sudah selesai. Menurut Karaniya, demonstrasi dari warga di Wadas juga sudah tidak ada.

“Faktanya sudah tidak ada konflik di Wadas, sudah selesai, tidak ada lagi demo dan penolakan warga, Wadas adalah proyek Pemerintah Pusat, bukan Pemda Jateng,” kata Karaniya dalam keterangan tertulis, pada Ahad, 21 Januari 2024.

Menurut Karaniya, isu Wadas kembali mengemuka jelang debat calon wakil presiden soal pembangunan berkelanjutan, Sumber Daya Alam (SDA), lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Debat itu akan digelar di Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta, pada Ahad malam ini.

Menurut Karaniya, warga telah menerima pembayaran uang ganti rugi oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo yang didampingi pihak bank yang ditunjuk. Karaniya menyebut warga ada yang dapat hingga miliaran.

“Warga Wadas sudah tiga kali menerima pembayaran, bahkan ada yang mendapatkan Rp8 miliar,” paparnya.

Selain itu, Karaniya mengklaim ketua dan para anggota Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempadewa yang merupakan aliansi masyarakat yang pernah menolak rencana pembangunan bendungan tersebut, juga sudah menerima uang pembebasan lahan.

“Kini dari 617 bidang tanah, sisa tujuh bidang tanah yang belum dibayar. Lima bidang itu dimiliki oleh tiga orang yang tidak hadir saat proses pembayaran. Sesuai mekanisme, maka berkas dan uang dari enam bidang tanah tadi diserahkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO),” kata Karaniya.

Tak hanya itu, Karaniya menyebut satu bidang merupakan tanah wakaf saat kini sedang dibahas dan ditargetkan untuk dibayarkan pada Februari bulan depan. Dana yang diserahkan pihak BBWSSO untuk menyelesaikan tujuh bidang tanah tadi jumlahnya sebesar Rp 9,9 miliar, yang selanjutnya dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Purworejo.

“Nantinya, pemilik lahan sisa tadi langsung ke PN Purworejo untuk mengambil haknya. Jadi sudah clear. Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah justru memperjuangkan hak-hak warga, beliau ikhlas pasang badan demi rakyat Wadas,” tegas Karaniya.

Dalam penyelesaian kasus Wadas, tambah Karaniya, Ganjar merangkul warga melalui jalan dialog agar Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut tetap terlaksana, namun dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak dari warga di Desa Wadas. Ganjar memberanikan diri untuk bertemu dengan warga Wadas, berdialog dan mendengarkan berbagai keluh kesah warga. Dialog dimaksudkan untuk menjelaskan duduk perkara rencana pembangunan Bendungan Bener.

Selain itu, Karaniya menyebut Ganjar prihatin atas peristiwa benturan warga dan aparat yang terjadi di Wadas. Dalam berdialog, kata dia, Ganjar juga berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mengambil posisi kontra atau menolak.

Beberapa proses yang dilakukan Ganjar, Karaniya menyebut dia duduk bersama dengan mahasiswa pendemo Wadas, menekan pelaksana proyek untuk memberikan harga tinggi kepada warga Wadas ditambah uang pengganti pohon atau tanaman yang tumbuh di lahan warga.

“Perhatian Ganjar kepada warga Wadas juga ditunjukkan dengan berbagai bantuan yang disalurkan, seperti pembangunan 40 Rumah Sederhana Layak Huni, 18 titik wifi, jaringan listrik gratis, sarana dan prasarana olahraga, drainase, sembako dan sebagainya,” jelas Karaniya.

Harap Kasus Wadas dan Food Estate Dibahas di Debat

Sementara itu, Direktur Juru Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Mohammad Choirul Anam isu konflik penambangan batuan andesit di Wadas, Jawa Tengah yang melibatkan calon presiden Ganjar Pranowo untuk dibahas dalam debat calon wakil presiden pada Ahad besok, 21 Januari 2024. Tak hanya itu, Anam juga minta masalah food estate yang disebut melibatkan calon presiden Prabowo Subianto juga dibahas dalam debat tersebut.

“Mendorong agar di debat itu menunjukkan sikap transparan, mengajak masyarakat melihat kasus Wadas diselesaikan dan posisi terakhir warga secara keseluruhan. Kami juga minta food estate juga transparan ketika dijadikan materi (debat), kenapa gagal, siapa yang melakukan, kenapa ada kerusakan hutan, seperti laporan masyarakat sipil,” kata Anam saat dihubungi pada Sabtu, 20 Januari 2024.

Menurut Anam, permintaan Ganjar pada pekan lalu untuk membahas konflik di Wadas dimaksudkan untuk menjadi diskursus di saluran formal. Menurut Anam, selama ini kasus tersebut hanya menjadi diskursus di luar saluran formal dan tanpa ujung.

“Biar lebih jernih masyarakat melihatnya dan publik bisa menilai apa yang sebenanrya terjadi, sehingga harapan yang dikemukakan oleh Mas Ganjar agar menjadi salah satu perhatian dari semua orang yang melakukan perdebatan besok,” ucap Anam.


Pilihan Editor: Jelang Debat Cawapres, Persiapan dan Strategi Muhaimin, Gibran dan Mahfud MD