TEMPO.CO, Surabaya - Tokoh Nahdlatul Ulama KH Ulil Abshar Abdalla berpendapat, seiring datangnya era digital yang mendisrupsi segala bidang, masyarakat kini telah hidup di zaman baru. Zaman kekinian yang memiliki ciri-ciri yang berbeda secara signifikan dengan peradaban lama. Maka dari itu, kata dia, pesantren harus mengembangkan cara pandang baru dalam berpegang pada literasi yang selama ini digunakan, yaitu kitab kuning.

Bila tidak, kata salah Ketua Lakpesdam PBNU ini, segala problematika zaman kiwari tidak akan dapat dipecahkan oleh umat Islam. "Kita memerlukan rekontekstualisasi kitab kuning sehingga dengan referensi yang sama dapat memecahkan persoalan zaman ini," kata Ulil di depan 500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada pembukaan Halaqah Ulama Nasional yang digelar Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah PBNU di Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur dalam siaran persnya, Rabu, 12 Juli 2023.

Ia menyoroti cara umat Islam di Indonesia, khususnya warga NU, yang bermazhab kepada Imam Syafi'i dan mengakui tiga imam lainnya, tetapi masih sangat tekstual memahami literatur. PBNU dalam Munas 1992 telah mencetuskan rumusan baru dalam metode istimbath hukum, yaitu istimbath manhaji (metodis) bukan qauli atau letterlijk.

Artinya, pemahaman terhadap literasi klasik harus mengadopsi prinsip, cara pandang, dan membuka mata lebar-lebar terhadap kenyataan sosial serta perkembangan zaman saat ini. Hal ini mendesak dilakukan karena selama ini bahtsul masa'il ulama NU sering mengambil kesimpulan "mauquf" atau tanpa keputusan. Padahal umat membutuhkan keputusan yang tegas dan operasional.

Berkaitan dengan masalah tersebut, halaqah ulama menjadi agenda penting untuk menentukan peta jalan menyambut peradaban baru yang adil, harmonis dan penghargaan atas kesetaraan dan martabat manusia berdasarkan khazanah pondok pesantren. “Peta jalan zaman baru ini haruslah tetap bertumpu pada tradisi masyarakat Indonesia yang khas,” kata Ulil.

Kitab kuning, yang kebanyakan ditulis pada abad pertengahan atau abad ke 5-15 Masehi, menurut dia, harus dilakukan rekontekstualisasi atau revitalisasi yang berpijak pada prinsip mengambil hal baru yang lebih baik. Jadi tantangannya bagaimana ulama membaca kitab tradisional dalam konteks peradaban baru.

Hal ini, tutur Ulil, sebenarnya telah dilakukan PBNU dalam banyak hal. Misalnya keputusan PBNU menerima menerima NKRI dan ideologi Pancasila sebagai bentuk final negara ini. Putusan ini diambil pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Salah satu isi keputusanya yakni para Kyai menyatakan bahwa bentuk negara khilafah tidak sesuai dengan keadaan sekarang.

Menko Polhukam Mahfud MD yang berpidato di forum yang sama menjelaskan, dengan peran partisipatif para ulama dalam bernegara, kini Indonesia telah mengalami peningkatan moralitas yang signifikan. Dengan kontekstualisasi pemahaman kitab, literasi klasik tidak dapat lagi dipahami sempit tetapi harus pada manhajnya yang prinsipil. Kitab kuning adalah literasi klasik segala zaman. "Jangan hal itu dipahami sebagai radikalisme, konfrontatif pada negara, dan menganggap negara ini bukan Islam," kata dia.

Bernegara di Indonesia selalu relevan dengan keislaman apabila dipahami substantif. Indonesia ini negara Islam yang menjunjung tinggi agama secara makin substantif. Misalnya cara berpakaian anak sekolah, sekarang ini jauh lebih sopan daripada zaman dahulu. Bahkan ada seragam polisi dan tentara versi muslimah. “Semuanya itu berbasis kesadaran beragama di mana budaya Islam terus tumbuh bersama tradisi,” imbuh Mahfud.

Sementara itu Ketua RMI PBNU KH. Hodri Arif menyampaikan, pertemuan ulama ini adalah ikhtiyar ulama untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan dunia yang semakin baik dan mendorong kemaslahatan bagi umat manusia. "Banyak permasalahan kemanusiaan terjadi, kita ingin menjadi solusi praktis," kata dia.

Pilihan Editor: Wali Kota Tangsel Minta Pelajar Islam Mampu Membaca Kitab Kuning