Kapolri Listyo Sigit akan Kerahkan Brimob untuk Cegah Polarisasi di Pemilu 2024

Rabu, 12 April 2023 14:51 WIB

Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) didampingi Dankorbrimob Irjen Anang Revandoko (kiri) menghadiri lomba tembak Kapolri Cup 2022 di Lapangan Tembak Hoegeng Iman Santoso Community 300, Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 11 Juni 2022. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana mengerahkan personel Brimob untuk mencegah polarisasi yang dapat terjadi kembali pada Pemilu 2024. Ia menyebut akan membagi beberapa personel ke dalam tujuh zonasi yang terbagi di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan.

"Pasukan Brimob dibagi ke dalam tujuh zonasi di seluruh wilayah Indonesia yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, mereka akan saling mem-back up dalam rangka pengamanan pemilu,” ujar Kapolri pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu, 12 April 2023.

Selain itu, Listyo Sigit juga menjelaskan upaya mitigasi yang telah dilakukan, seperti penguatan peran maupun fungsi Bhabinkamtibmas untuk mendeteksi setiap permasalahan di masyarakat sejak dini, dan mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan maupun kesatuan bangsa.

Menurut Kapolri, potensi polarisasi sangat memungkinkan terjadi akibat dari permainan politik identitas berbagai kelompok. “Bukan tidak mungkin, polarisasi di tengah-tengah masyarakat kembali terjadi akibat permainan politik identitas,” ujar Listyo.

Pilihan Editor: Periksa Firli Bahuri Cs Hari Ini, Dewas KPK Akan Klarifikasi soal Pemberhentian Endar Priantoro

Advertising
Advertising

Berita terkait

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

5 jam lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

9 jam lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Kapolri Beri Penghargaan bagi Polisi yang Bertugas di Papua Pegunungan: Dari Pin Emas hingga Kenaikan Pangkat

14 jam lalu

Kapolri Beri Penghargaan bagi Polisi yang Bertugas di Papua Pegunungan: Dari Pin Emas hingga Kenaikan Pangkat

Kapolri memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada lima polisi di Papua, yaitu KPLB satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

1 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

1 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Tiga Regu Brimob akan Diturunkan Amankan Kampung Pogapa Setelah Diserang TPNPB-OPM

1 hari lalu

Tiga Regu Brimob akan Diturunkan Amankan Kampung Pogapa Setelah Diserang TPNPB-OPM

Polda Papua akan menerjunkan tiga regu Brimob imbas serangan TPNPB-OPM di Intan Jaya

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

2 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

4 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya