TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, memastikan Pemilu 2024 bakal digelar sesuai jadwal. Ia optimistis mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu terselenggara tepat waktu.

“Sudah diperintahkan Pemilu 2024 harus disiapkan sebaik-baiknya, disusul dengan pembentukan KPU sesuai jadwal, anggaran diperintahkan disiapkan dari sekarang,” kata Mahfud dalam sesi wawancara di kanal Youtube Rocky Gerung yang diunggah pada Senin, 17 Oktober 2022.

Mahfud menyatakan memang ada pernak-pernik dan polarisasi menjelang Pemilu. Kendati demikian, Mahfud hakulyakin bangsa Indonesia bisa melewati ujian tersebut dengan selamat karena sudah berpengalaman.

Baca juga: KPU Sebut Verifikasi Partai Non-parlemen Masih Berlangsung di Daerah

Kendati demikian, Mahfud mengatakan politik uang bakal masih susah dihindari dalam Pemilu mendatang. Dia mencontohkan teori yang dikemukakan oleh Wakil Presiden periode 2009-2014, Boediono.

“Waktu pengukuhan guru besarnya Pak Budiono itu mengatakan ‘jangan harap Pemilu kita jadi substantif, kalau pendapatan per kapita belum mencapai 5.500. Itu (Pemilu) pasti jual beli lah," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada atau tidaknya politik uang tidak akan menghambat gelaran Pemilu 2024. Dia meyakini Pemilu ke depan bakal semakin baik.

“Itu (politik uang) akan terjadi pada 2024, tapi itu harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu ini semakin lama semakin baik," ujarnya.

Pakar Tanggapi Pernyataan Mahfud

Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad, menilai pernyataan Mahfud ihwal politik uang cukup masuk akal. Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada inflasi dan tekanan ekonomi global.

Selanjutnya godaan pemilih untuk terima politik uang...

<!--more-->

Oleh sebab itu, Nyarwi mengatakan godaan pemilih untuk menerima politik uang bakal tinggi. Namun, dia menilai perilaku elite dan kandidat yang melenggang di Pemilu turut menjadi faktor penting terjadinya politik uang.

“Jika mereka semakin tertarik menggunakan politik uang untuk memobilisasi pemilih dan semakin tinggi tingkat permisifitas pemilih tersebut pada politik uang, maka eskalasi politik uang dalam Pemilu 2024 mendatang bisa makin meningkat,” kata Nyarwi dalam keterangannya, Rabu, 19 Oktober 2022.

Nyarwi mengatakan politik uang memang menjadi trend yang kerap muncul dalam Pemilu sebelumnya. Namun, dia menyebut belum ada data valid yang menunjukkan bahwa preferensi pemilih ditentukan oleh politik uang. Sehingga, tidak ada jaminan bahwa praktik politik uang sejalan dengan perolehan suara yang tinggi.

“Politik uang dapat terus menghantui pemilu di Indonesia jika elite-elite yang menjadi kandidat yang bertarung dalam Pemilu masih mengandalkan politik uang untuk memobilisasi pemilih. Tren ini juga bisa terus berkembang jika permisifitas pemilih pada politik uang masih sangat besar,” kata dia.

Demi mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih dari politik uang, Nyarwi menyebut para kandidat mesti meredam hasratnya untuk menggunakan politik uang sebagai alat meraih kemenangan. Selain itu, peran aparat penegak hukum terhadap praktik politik uang perlu dimaksimalkan.

“Yang terpenting adalah pada di sisi hulunya, yaitu hal-hal yang mendorong eskalasi praktek politik uang, baik yang bersumber dari aktornya, yaitu elite atau kandidat yang menjalankan politik uang, juga pemilih yang permisif pada politik uang,” kata Nyarwi.

Baca juga: PDIP Sebut Elektoral Bukan Pertimbangan Utama Tentukan Capres 2024