TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengingatkan pemerintah untuk segera mencairkan sepenuhnya anggaran Pemilu 2024, karena anggaran sudah disepakati dan tahapan pemilu sudah berjalan.

"Kan sudah panjang pembahasan soal anggaran itu, hingga akhirnya sudah disetujui DPR dan pemerintah. Pemerintah harus mengusahakan memenuhi, bagaimana pun caranya. Tidak ada lagi debat soal anggaran. Anggaran Pemilu 2024 harus menjadi prioritas dari segala prioritas. Jangan lagi berpolemik soal anggaran ini," ujar Anwar saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 Agustus 2022.

DPR bersama pemerintah telah menyetujui besaran dana pelaksanaan Pemilu 2024, yaitu Rp76,6 triliun. Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp5,6 triliun. Pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, baru menyetujui tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.

Kebutuhan untuk tujuh tahapan dan dua jenis dukungan tahapan pemilu, belum ada satu pun yang pemenuhan anggarannya yang mencapai 100 persen. Untuk tahapan perencanaan program dan regulasi baru terpenuhi 65,72 persen. Kemudian anggaran untuk pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu terpenuhi 65,72 persen. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan terpenuhi 65,47 persen dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpenuhi 75,47 persen.

Anggaran yang sudah cair paling besar adalah dukungan tahapan pemilu berupa gaji sebesar 79,61 persen. Sementara itu, pemenuhan anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, serta teknologi informasi, paling minim terpenuhi yakni baru 17,21 persen. Kebutuhan dukungan sarana prasarana yang belum cair di antaranya; kantor dan gudang.

Pemerintah Harus Beri Penjelasan

Anwar menyebut, pemerintah harus memberi penjelasan ihwal alasan beberapa mata rantai anggaran tersebut belum dicairkan sepenuhnya.

"Kalau ada hal-hal yang menjadi kebutuhan KPU, pemerintah tidak boleh pangkas-pangkas. Karena beberapa kantor KPU di Indonesia ini memang fasilitasnya sangat minim. Saya sudah keliling di dapil saat masa reses, di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah misalnya, kalau kita berjalan itu bisa goyang-goyang, gedungnya sudah sangat tua," ujar dia.

<!--more-->

Politikus Demokrat itu meminta pemerintah sebaiknya menjelaskan kepada publik ihwal penyebab anggaran belum turun penuh dan solusi apa yang bisa ditawarkan pemerintah untuk memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pemilu. "Kalau pemerintah bisa menyiapkan kantor atau gudang misalnya, nah itu harus jelas. Saya berharap KPU dan pemerintah jangan berpolemik terus dan membuat suasana semakin runyam di lapangan. Ini kan bisa membuat kebingungan di masyarakat orang jadi bertanya ini pemerintah siap enggak sih sebenarnya menggelar pemilu?," ujar dia.

Direktur Anggaran Bidang Politik Kementerian Keuangan, Dwi Pudjiastuti Handayani belum bisa memberi penjelasan ihwal alasan anggaran pemilu belum cair sepenuhnya, sesuai angka yang disepakati pemerintah bersama DPR. Ia menyebut, persoalan menyangkut anggaran akan dibahas bersama KPU.

"Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, terkait masalah anggaran agar duduk bersama antara KPU dengan Pemerintah (Kemenkeu). Jadi mohon maaf, untuk hal detail terkait anggaran tidak dapat diinfokan. Dari awal telah disepakati agar dalam hal ada masalah, agar duduk bersama, demi tercipta kondisi yang kondusif menjelang Pemilu," ujar Dwi saat dikonfirmasi, Rabu, 3 Agustus 2022.

Seorang sumber di pemerintahan menyebut, anggaran yang dicairkan memperhatikan urgensi dan relevansinya dengan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Misalnya kebutuhan IT merupakan sarana prasarana yang menjadi prioritas, karena menyangkut kebutuhan tahapan pendaftaran dan verifikasi. Sumber tersebut memastikan anggaran yang sudah tersedia mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan tahapan pemilu tahun ini tanpa ada hambatan.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memastikan tahapan pemilu tahun ini memang bisa terus berjalan dengan anggaran yang ada saat ini. "Kira-kira dengan anggaran segitu pemilu jalan enggak? Insyaallah jalan," ujar Hasyim di kantornya, kemarin.

Namun, Hasyim menyebut kebutuhan untuk operasional sedikit kurang lancar karena belum cairnya seluruh anggaran. "Operasional yang belum dipenuhi itu di antaranya untuk sarana prasarana kantor dan sarana mobilitas. Semua yang kami ajukan konkret-konkret kok. Kantor-kantor KPU itu di provinsi situasinya kurang memadai, teman-teman bisa mengecek sendiri. Di beberapa tempat bahkan ada kantornya yang diambil karena inkamben-nya kalah di Pilkada. Untuk mobilitas, itu KPU juga skemanya menyewa, tidak membeli," ujar Hasyim.

Dengan kondisi saat ini, ujar Hasyim, KPU harus menghitung ulang kebutuhan berdasarkan skala prioritas menyesuaikan anggaran yang tersedia. Ini termasuk anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan kantor KPU.

"Paling tidak kalau masih bisa untuk berkantor, listrik masih ada, masih bisa bayar internet, ya masih bisa jalan. Tetapi sekarang sedang dihitung ulang," kata Hasyim.

Hanya saja, lanjut dia, imbas dari tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran tersebut dikhawatirkan berakibat pada menurunnya semangat penyelenggara pemilu. "Tetapi semoga tidak, karena menjadi penyelenggara pemilu di semua tingkatan, di segala aspek, kan, volunterisme, kesukarelaan," tuturnya.

Baca juga: Inilah 5 Wajah Lama dalam Parpol Baru di Pemilu 2024

DEWI NURITA