TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu poin putusan MK, memerintahkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja.

"Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Kamis, 25 November 2021.

Putusan MK hari ini menyatakan bahwa UU Cipta kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu paling lama dua tahun setelah putusan dibacakan.

Pemerintah, ujar Airlangga, juga akan mematuhi putusan MK yang memerintahkan pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta kerja.

"Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku. Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK," ujar Airlangga.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia selaku penggugat menilai UU Cipta Kerja cacat prosedur dari tahap awal hingga penetapannya. Dalam gugatannya, buruh menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan pada Oktober 2020.

Hasil uji formil dan materil UU Cipta Kerja diputuskan dalam Sidang MK hari ini. Dalam pokok permohonan, majelis hakim menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan."

DEWI NURITA

Baca: MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, Apa Artinya?