Rapat di Cikeas, SBY Sepakat Rencana Kudeta Demokrat Bukan Lagi Urusan Internal

Senin, 8 Februari 2021 09:07 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi. Tujuannya agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menerima sejumlah pengurus pusat partai di perpustakaan pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 31 Januari lalu.

Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan upaya pengambilalihan partai yang dilakukan sejumlah kader dan diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Menurut AHY, ayahnya sepakat bahwa upaya pengambilalihan Demokrat bukan lagi permasalahan internal partai. Sebab, ada nama Moeldoko, Panglima Tentara Nasional Indonesia era pemerintahan SBY.

"Dengan adanya keterlibatan Moeldoko, gerakan ini wujud intervensi dari pihak eksternal yang mengancam kedaulatan dan kehormatan Demokrat," kata AHY dalam wawancara tertulis, seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 8 Januari 2021.

Baca juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Ini Kata Demokrat

Advertising
Advertising

Rapat di Cikeas itu berlangsung selama tiga jam, dimulai pada pukul 09.00 WIB. Sebelum rapat yang bertempat di perpustakaan pribadi SBY, mereka menyantap sarapan bubur Cianjur di lapangan voli Lavani, klub bola voli milik SBY.

Ada tiga belas orang elite Demokrat yang hadir. Di antaranya Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Herman Khaeron, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Andi Mallarangeng.

Dua orang yang hadir dalam pertemuan itu bercerita, setelah mendengarkan penjelasan AHY, SBY mengatakan di partai politik mana pun wajar ada ketidaksukaan kader. SBY berujar dia dan para ketua umum Demokrat sebelumnya juga mengalami hal itu.

Namun yang tak bisa ditoleransi, kata SBY, adalah jika ada campur tangan kekuasaan terhadap urusan partai. Apalagi Moeldoko disebut-sebut membawa nama "Pak Lurah" dan pejabat pemerintah lain. Menurut SBY, kata sumber Tempo, Pak Lurah mengacu kepada Presiden Joko Widodo.

Moeldoko sudah berkali-kali membantah akan mengkudeta Demokrat. Ia juga meminta urusan ini tak disangkutpautkan dengan Presiden atau Istana. Bagaimana manuver rencana kudeta Demokrat? Baca selengkapnya di Majalah Tempo edisi 8 Februari 2021: Kabar Kudeta di Gunung Gede.

Berita terkait

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

10 jam lalu

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

Sejumlah pakar menilai pembentukan presidential club oleh Prabowo Subianto sulit terbentuk mengingat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

11 jam lalu

Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk 'Presidential Club' yang terdiri atas para mantan Presiden RI untuk menjadi semacam penasihat pemerintah.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

1 hari lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

1 hari lalu

Pilkada 2024 Kota Semarang: PKS dan Golkar Jajaki Koalisi, Demokrat Usung Yoyok Sukawi

PKS dan Golkar Kota Semarang jajaki koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen kursi legislatif guna mengusung calon di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

1 hari lalu

Ahok dan Anies Digadang-gadang Maju Lagi, Demokrat Berharap Pilkada Jakarta Tidak Panas Seperti Dulu

Demokrat tidak mempermasalahkan majunya kembali Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

1 hari lalu

Respons Kubu Prabowo-Gibran atas Pesan Luhut agar Tak Bawa Orang Toxic ke Pemerintahan

Gibran mengaku tak tahu siapa yang dimaksud Luhut soal orang toxic yang jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

1 hari lalu

Gerindra Jajaki Koalisi dengan Parpol Lain di Pilkada Jawa Tengah, Ini Alasannya

Gerindra sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Demokrat untuk Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya