Jokowi Tak Balas Surat AHY, Begini Kata Demokrat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyebutkan bahwa ada gerakan politik tertentu yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyebutkan bahwa ada gerakan politik tertentu yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan tidak dijawabnya surat dari ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketua Umum AHY tentu sepenuhnya menjadi hak kewenangan Presiden Jokowi," kata Riefky dalam pernyataannya, Jumat, 5 Februari 2021.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan Istana sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Jokowi. Namun, Pratikno menyebut surat itu tak perlu dibalas karena merupakan dinamika internal Partai Demokrat.

    Riefky menjelaskan, dalam surat tersebut, AHY memohon penjelasan pada Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai pihak yang terlibat dalam gerakan pengambilalihan Partai Demokrat, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut setuju dan mendukung gerakan tersebut.

    ADVERTISEMENT

    Baca juga: Pernyataan Lengkap Moeldoko yang Membantah akan Kudeta Demokrat

    Agar tidak salah pengertian, kata Riefky, partainya tidak pernah menuduh pejabat pemerintahan terlibat dalam gerakan tersebut. Menurut dia, yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Moeldoko dan para pelaku gerakan lainnya, sesuai kesaksian para kader Demokrat yang diajak bertemu.

    Melalui surat tertanggal 1 Februari 2021 itu, kata Riefky, AHY telah menyampaikan keyakinannya bahwa Jokowi bersama sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut, tidak mengetahui adanya gerakan pengambilalihan tersebut.

    Sehingga, AHY dalam suratnya menyampaikan ada kemungkinan pejabat-pejabat itu dicatut namanya. "Dan bahkan sebuah pembusukan politik," ujarnya.

    Riefky juga menyampaikan terima kasih pada Menko Polhukam dan Menkumham yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak tahu menahu gerakan pengambilalihan kepemimpinan partainya. "Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini," kata dia.

    Riefky menegaskan bahwa partainya tetap menghormati Jokowi dan para menteri terkait, sekaligus tidak ingin mereka mendapat fitnah apapun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Greysia / Apriyani, Dipasangkan pada 2017 hingga Juara Olimpade Tokyo 2020

    Greysia / Apriyani berhasil jadi pasangan pertama di ganda putri Indonesia yang merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 pada cabang bulu tangkis.