TEMPO.CO, Surabaya- Adi Sutarwijono akhirnya angkat bicara terkait polemik penunjukan dirinya sebagai ketua PDIP Surabaya menggantikan Whisnu Sakti Buana. "Saya memaklumi terjadi keterkejutan. Saya sendiri merasa sangat terkejut," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 12 Juli 2019.

Adi mengatakan penunjukan dirinya merupakan keputusan DPP PDIP yang harus dipatuhi oleh semua kader partai. "Di PDIP itu diajarkan sejak masuk hingga jadi pengurus partai tentang ketaatan, kepatuhan, dan loyolitas terhadap keputusan hierarki partai di atasnya."

Baca juga: Eks Dirut PDAM Pilih Dukung Ketua Kadin Maju ke Pilkada Surabaya

Menurut dia, keputusan penunjukan dirinya sudah melalui proses panjang dan tidak tiba-tiba datang begitu saja. Dan hal itu sudah sesuai dengan aturan partai Nomor 28 Tahun 2019 tentang mekanisme proses penjaringan dan pengambilan keputusan terhadap ketua DPC PDIP yang baru.

Di dalam aturan itu, kata dia, semua pengurus partai di setiap tingkat mempunyai kewenangan dan haknya masing-masing untuk mengusulkan ketua. Namun Pasal 44 ayat 1 aturan itu menyebutkan bahwa DPP bisa memutuskan ketua DPC yang baru

"Domain pengambilan keputusan ada di DPP," kata anggota dewan Kota Surabaya itu. Sehingga, menurut dia, posisi Konferensi Cabang PDIP Surabaya pada Ahad lalu, 7 Juli 2019, seharusnya menyetujui atas rekomendasi DPP yang menunjuknya sebagai ketua.

Hasil Konfercab PDIP Surabaya menuai protes keras dari jajaran pengurus partai tingkat kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang PDIP seKota Surabaya lantaran nama yang direkomendasikan DPP tidak sesuai dengan aspirasi pengurus di tingkat bawah.

Baca juga: Calon-calon Wali Kota Surabaya Pengganti Tri ...

Pada saat rapat kerja sebelumnya disepakati bahwa Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, menjadi calon tunggal untuk kembali memimpin PDIP Kota Surabaya. Penunjukan Adi Sutarwijono sontak mengundang protes dari pengurus partai.

Protes pengurus anak cabang saat itu tak menyurutkan Adi untuk melakukan komunikasi dan dialog. Dia mengklaim, saat ini sudah ada 15 dari 31 pengurus anak cabang PDIP seSurabaya yang menerima keputusan DPP. "Per hari ini ada 15 PAC," katanya.

Disinggung penunjukan dirinya ada kaitannya dengan kedekatannya dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang DH, dan Pilwali Kota Surabaya, Adi menyangkal. "Saya kira tidak ada karena pengambilan keputusan DPP bersifat kolektif kolegial."