Konflik PDIP Surabaya, Risma: Saya Tak Ngerti, Saya Tak Tau...

Reporter:
Editor:

Elik Susanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. TEMPO/Fajar Januarta

    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau biasa dipanggil Risma menegaskan dirinya tidak mau ikut campur polemik di tubuh Dewan Pimpinan Cabang PDIP Surabaya. Polemik ini terkait dengan penunjukan Adi Sutarwijono menggantikan Whisnu Sakti Buana dari jabatan ketua PDIP Surabaya oleh PDIP pusat.

    Baca: Calon Pengganti Wali Kota Risma di Kalangan PDIP Kota Surabaya

    Penunjukan itu berlangsung pada Minggu, 7 Juli 2019. "Saya tidak ngerti. Saya tidak tau, saya kan sakit," kata Wali Kota Risma singkat saat ditemui wartawan usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Kamis, 11 Juli 2019.

    Hasil Konferensi Cabang PDIP Surabaya pada Minggu itu memang menunjuk Adi Sutarwijono sebagai Ketua PDIP Kota Surabaya. Keputusan tersebut menuai protes keras dari jajaran pengurus partai tingkat kecamatan atau Pimpinan Anak Cabang PDIP se Kota Surabaya.

    Pemicu konflik karena nama yang direkomendasi pengurus PDIP pusat terhadap jabatan ketua partai dianggap tidak sesuai dengan aspirasi pengurus di tingkat bawah. Pada rapat kerja sebelumnya disepakati menunjuk Whisnu Sakti Buana untuk memimpin kembali PDIP Kota Surabaya.

    "SK resmi pengurus baru hingga kini belum ada. Jadi yang dibacakan saat Konfercab sifatnya masih rancangan. Itu yang perlu diluruskan," kata Ketua Pengurus Anak Cabang PDIP Bulak, Kota Surabaya, Riswanto,  Selasa, 9 Juli 2019.

    Sebelumnya, Sekretaris PDIP Surabaya Baktiono mengatakan, keputusan penunjukan Adi Sutarwijono sudah final. "Ini yang tanda tangan langsung Bu Megawati (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) dan Pak Hasto (Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto). Jadi sifatnya mengikat dan final," kata Baktiono.

    Meski demikian, kata Baktiono, pihaknya diberi batas waktu hingga 27 Juli 2019 untuk menyusun kepengurusan PDIP Surabaya periode 2019-2024 untuk disahkan dalam Konferensi Daerah PDIP Jawa Timur pada tanggal yang sama. "Jadi tidak benar kalau ada yang bilang keputusan konfercab itu belum final dan bisa berubah karena deadlock (kebuntuan)".

    Peneliti Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam membenarkan sikap Risma tak mau terlibat dalam polemik PDIP. Ini, kata dia, penting untuk menjaga hubungan baik dengan Whisnu Sakti Buana yang tak lain masih sebagai wakil wali kota.

    Menurut Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura ini, kekuatan Risma di PDIP sebenarnya ada pada hubungan dan lobi khusus dengan Megawati Soekarnoputri. Tentunya, lanjut Surokim, Risma tidak akan berbeda sikap dengan keputusan Ketua Umum PDIP tersebut.

    "Beliau (Risma) bukan kader genuine organik, kalau sampai terseret pada pusaran konflik malah tidak fungsional. Ke depannya menurut saya cukup berisiko jika bersikap ke salah satu pihak (faksi PDIP di Surabaya) dan akan potensial membuka front yang manifest," katanya.

    Tiga faksi di PDIP Kota Surabaya yakni faksi Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), faksi Bambang Dwi Hartono (Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP pusat sekaligus mantan Wali Kota Surabaya) dan Whisnu Sakti Buana (mantan Ketua PDIP Surabaya sekaligus wakil wali kota).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Bebas Visa bagi Indonesia di Brasil dan Empat Negara

    Sejumlah negara baru saja mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi para pemegang paspor Indonesia, bukti bahwa paspor Indonesia semakin kuat di dunia.