TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau agar kelompok Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) tidak menggelar aksi massa menjelang putusan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Baca: Saksi Jokowi Mengaku Tak Tahu Jabatan Publik Moeldoko Saat Ini

"Ya jangan lah, mau apa lagi? Masyarakat ingin damai lah. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat. Toh, proses hukum sudah jalan, tinggal menunggu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 24 Juni 2019.

Moeldoko mengatakan, MK tidak akan bisa ditekan oleh apapun. Sehingga, ia mengimbau agar rencana aksi diurungkan sebagai bagian menghormati proses hukum. Yang terpenting, kata Moeldoko, kelompok yang ingin aksi massa harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hidup tenang dan menjalani aktivitas seperti biasanya.

Rencana aksi massa menjelang putusan sengketa hasil Pilpres dibenarkan juru bicara PA 212 Novel Bamukmin. Novel mengatakan aksi ini bertujuan untuk mendorong majelis hakim konstitusi agar segera mendiskualifikasi calon presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin. Selain itu, melalui aksi ini, PA 212 ingin mendorong majelis hakim bertindak adil dan independen.

"Tuntutannya agar hakim MK bertindak adil dan tidak takut akan intervensi dari pihak mana pun untuk segera mendiskualifikasi Jokowi - Ma'ruf," kata Novel.

PA 212 tetap akan menggelar aksi. Padahal, sebelumnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sebagai pemohon dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK, sempat mengimbau agar pendukungnya tidak menggelar aksi. Novel menekankan tetap menggelar unjuk rasa karena aksi mereka kali ini bukan digerakkan oleh politik.

"Memang benar Prabowo dan Sandi telah mengimbau seperti itu (tidak mengadakan aksi), dan itu kami sangat menghargai sebagai tokoh politik yang akan kami ikuti ketika kami mengambil langkah politik," ucap dia.

Baca: Moeldoko: Penangguhan Penahanan Soenarko Bisa Diterima

Menurut Novel, bukan hanya PA 212 yang akan menggelar aksi di MK. Akan ada rangkaian aksi lain yang digelar pada 24, 25, 27, dan 28 Juni 2019. Namun ia tak merinci detail siapa saja pihak-pihak yang akan menggelar aksi. Ia hanya menyebut aksi akan dilakukan oleh ormas dan elemen lain.