TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lolos parlementary threshold atau ambang batas parlemen dalam sidang sengketa pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“PKB berharap PPP lolos dalam perjuangannya di MK. Sehingga hak PPP untuk duduk dengan hasil jerih payahnya bisa terselamatkan," ujar Cak Imin usai pertemuan PKB dengan PPP di DPP PKB, Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024.
Cak Imin menuturkan, PKB siap memberikan dukungan ke PPP yang saat ini sedang mengajukan gugatannya di MK. “Apapun yang diminta PPP kami siapkan. Terutama yang paling pasti doa, tentu memohon kepada kearifan hakim," imbuh dia.
Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga telah meminta dukungan PKB dalam gugatannya di MK. Menurut dia, PPP tak lolos ambang batas parlemen karena dalam pencatatan suara hasil pemilu terjadi kekeliruan.
"Kami dari PPP minta dukungan dan doa dari para tokoh PKB, khususnya ketua umum dan seluruh jajarannya, untuk bisa mendukung dan mendoakan agar PPP bisa lolos parlementary threshold,” ujar Mardiono, dalam kesempatan yang sama.
Dalam sidang sengketa pileg 2024 di MK, PPP menuding suara partainya dalam pemilihan DPR RI dapil Jawa Timur I, IV, VI, dan VIII pindah secara tidak sah ke Partai Garuda. Kuasa hukum PPP Irvan Maulana merinci, perberdaan perhitungan terjadi pada 31 dapil yang tersebar di 19 provinsi, empat di antaranya yakni dapil di Jawa Timur.
"Bahwa persandingan perolehan suara pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan, antara versi perhitungan pemohon dengan versi termohon (KPU)," kata Irvan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024.
Menurut Irvan, perpindahan suara pemohon secara tidak sah ke Partai Garuda tersebut terus berlanjut hingga rekapitulasi tingkat nasional. Dia juga menyebutkan PPP telah mengajukan keberatan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi di dapil Jawa Timur.
PPP, sebagai salah satu partai politik yang memasukkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengalami kegagalan dalam mencapai kursi di Senayan untuk pertama kalinya sejak tahun 1971. PPP tak berhasil mencapai ambang batas parlemen sebesar 4 persen, dengan hanya menerima dukungan suara sebesar 3,87 persen.
Pilihan editor: PKB dan PPP Siapkan Lawan Khofifah di Pilkada Jawa Timur
