Mendagri: Pemerintah, DPR, Penyelenggara Evaluasi Pemilu 2019

Selasa, 30 April 2019 03:00 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) saat mengikuti apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat, 5 April 2019. Apel bersama ini dalam rangka keikutsertaan ASN dalam mensukseskan Pemilu serentak 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan penyelenggara pemilu akan mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. Menurutnya hal-hal yang akan menjadi bagian evaluasi di antara jumlah tempat pemungutan suara atau TPS dan kesiapan logistik hingga tiba di masing-masing TPS.

"Nantinya setelah selesai, awal tahun bulan Januari (tahun 2020) kami kan rapat bersama DPR RI, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP), serta semua pihak terkait," kata Cahyo dalam keterangan tertulis, Senin, 29 April 2019.

Baca: Moeldoko Nilai Evaluasi Pemilu 2019 Diperlukan

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri Rapat Internal Eselon I dan Eselon II Kemendagri di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat. Menurut Tjahjo pemerintah menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan perlu ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistiknya, dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, kata dia, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian yang tak luput dari evaluasi ke depan. Selain ungkapan belasungkawa, Tjahjo juga mengatakan pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para syuhada kusuma bangsa tersebut.

"Di luar dugaan adanya musibah banyaknya KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berduka cita. KPU dan pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya juga akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung apakah pilpres dan pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu," ujar Tjahjo.

Simak: Jokowi Menilai Kecurangan Pemilu 2019 Bersifat Kasuistis

Evaluasi tersebut, kata dia, dimungkinkan akan dilakukan oleh anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait. Menurut dia, DPR yang baru nanti setelah terbentuk akan menjadwalkan pertemuan antara pemerintah dan KPU dengan elemen-elemen penggiat demokrasi. "Termasuk kami libatkan ahli misalnya dari LIPI dan sebagainya, termasuk e-voting menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan," kata Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo menilai secara umum Pemilu 2019 berjalan aman, lancar, dan tertib. Hal itu juga, kata dia, ditopang dari kesiapan aparat keamanan mengamankan pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target pemerintah. "Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI dan BIN untuk mengamankan Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80 persen," ujarnya.

Berita terkait

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

3 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

6 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

10 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

10 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

10 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

10 hari lalu

Apa itu Penghargaan Satyalencana yang Batal Diberikan kepada Gibran?

Apa itu Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha yang batal diberikan kepada Gibran?

Baca Selengkapnya

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

10 hari lalu

Mendagri Jelaskan Alasan Gibran Tak Terima Satyalencana

Alasan kenapa Gibran tak terima Satyalencana.

Baca Selengkapnya