Pemerintah Antisipasi Tragedi Trisakti Terulang Usai Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Harian TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Moeldoko (kedua kiri) dan Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy (kiri) memberikan keterangan pers di

    Ketua Harian TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Moeldoko (kedua kiri) dan Wakil Direktur Saksi TKN Lukman Edy (kiri) memberikan keterangan pers di "War Room Real Count" TKN, Jakarta, Ahad, 21 April 2019. Moeldoko mengatakan keberadaan "war room" ini merupakan alat kontrol TKN terhadap penghitungan suara pemilu 2019. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sedang mengantisipasi upaya memanfaatkan gerakan massa yang kecewa dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019. "Kami mewaspadai nanti kalau ada sebuah upaya gerakan yang ingin memanfaatkan situasi atau rasa ketidakpuasan itu dialihkan menjadi sebuah gerakan," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, 26 April 2019.

    Pemerintah, ujar Moeldoko, harus menyiapkan diri dengan baik. "Indikasinya kami ikuti dari waktu ke waktu.”

    Baca:  Wiranto Meramal soal Kondisi Saat KPU Umumkan Hasil Resmi Pemilu

    Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman buruk yang terjadi saat tragedi Trisakti, yaitu munculnya kerusuhan dalam aksi demonstrasi. Mantan Panglima TNI itu menyebut gerakan seperti itu bisa saja diciptakan karena telah disiapkan sebelumnya. “Saya harus tegas mengatakan itu."

    Moeldoko pun mengimbau semua pihak menggunakan cara ksatria dalam menyelesaikan masalah. Hal itu diperlukan agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    Baca: Mahfud MD Anggap Biasa Polemik Hasil Pemilu, Ini Prediksinya

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sebelumnya mengatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019. Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo  - Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan membantah kubunya akan mengerahkan massa.

    People power yang belakangan sering dikait-kaitkan dengan kubu 02, kata dia, bukanlah aksi kerusuhan dan semacamnya. "People power dalam konteks pemilu adalah KPU menghitung secara ini (benar), aparat bekerja dengan benar, bukan soal kerusuhan macem-macem," kata Ferry.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.