TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi telah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 pada Sabtu, 20 April lalu. Dalam acara "Pembekalan Bacakada" di Surabaya, Sabtu, 4 Mei 2024, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap bakal calon kepala daerah dari partainya tak hanya mengejar kemenangan, tetapi harus mampu menjadi sosok solutif.
"PKB ingin lima tahun ke depan menjadi solusi, menjadi kekuatan jalan keluar menghadapi persoalan agar semua pembangunan tidak berjalan di tempat," kata Cak Imin.
Dia mengatakan kemampuan kepala daerah memecahkan permasalahan berdampak pada langkah keberlanjutan pembangunan bangsa Indonesia. Jika daerah tak ikut terlibat, kata dia, maka pemerintahan pusat kesulitan dalam menentukan proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.
Apalagi, seiring perkembangan zaman, kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia juga meningkat akibat kondisi geopolitik, krisis iklim, hingga perekonomian global yang serba tidak menentu.
"Tidak pilihan, kami harus berbenah menata kehidupan bangsa sehingga pembangunan bisa tepat untuk mengantisipasi kesulitan di masa yang akan datang," ujar dia.
Cak Imin berpesan seluruh bakal calon kepala daerah di Jawa Timur harus melaksanakan tugas-tugas politik dengan tetap mempertahankan fondasi kebangsaan.
"Supaya konsolidasi politik nasional berjalan baik, kualitatif, dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa di masa depan," ucapnya.
Karena itu, PKB telah menginstruksikan setiap bakal calon kepala daerah untuk menyusun visi-misi yang selaras dengan gagasan dan rencana partai.
"Pilkada membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dengan sistematis, bakal calon yang diusung PKB tidak hanya menang tetapi harus sukses memimpin daerahnya," kata dia.
Buka Pintu Koalisi untuk Pilkada 2024
Dalam kesempatan itu, Cak Imin mengatakan PKB selalu membuka pintu koalisi dengan partai politik mana pun untuk Pilkada 2024, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Kami terbuka, pokoknya intinya soal koalisi, PKB terbuka dengan siapa pun," kata Cak Imin.
Cak Imin menyebutkan setiap partai yang berkoalisi dengan PKB di pilkada harus menempatkan demokrasi di atas kepentingan internal, termasuk soal penentuan pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung.
