Wapres JK Menilai Pemilu Berpotensi Menghambat Investasi

Reporter

Vindry Florentin

Editor

Amirullah

Jumat, 3 Agustus 2018 08:41 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyelamati Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto soal Keterbukaan Informasi Publik. Dok: Istana Wakil Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan tahun politik memberi dampak positif bagi ekonomi jika dilihat dari sisi konsumsi. Sebaliknya, kondisi politik justru berpotensi menghambat investasi.

Baca: Dukung Jokowi di Pilpres 2019, JK: Masa Teman Tak Didukung

JK mengatakan, konsumsi cenderung meningkat di tahun politik lantaran partai banyak berbelanja. "Bisa belanja pesta-pesta, baliho, belanja bagi-bagi uang ke rakyat itu terjadi," katanya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018. Biasanya, konsumsi di pedesaan akan meningkat akibat momen tersebut.

Meskipun begitu JK mengakui, konsumsi berpotensi tak setinggi pemilu sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur kampanye lebih ketat. Salah satunya terkait pemasangan baliho yang dibatasi. "Pohon-pohon jadi agak selamat sekarang ini. Kalau jaman dulu semua pohon dipaku, kan, kasian juga. Sekarang alhamdulilah dibenahi," ujarnya.

JK mengatakan efek politik terhadap konsumsi tak sejalan dengan investasi, terutama investasi besar. Di tahun politik, pengusaha lebih banyak menahan diri karena ingin melihat situasi terlebih dulu (wait and see).

Advertising
Advertising

"Karena orang menganalisa. Katakanlah kalau nanti Pak Jokowi, bagaimana nanti pola kebijakan ekonominya. Kalau Pak Prabowo menang, bagaimana kebijakanya," ujar JK.

Baca: JK Soal Gugatan Masa Jabatan Wapres: Jangan Diputus Jam 12 Malam

JK mengatakan, sikap wait and see dari investor akan banyak mempengaruhi industri. Belum lagi ditambah perang dagang antara Amerika dan Cina serta kebijakan bank sentral Amerika, Federal Reserve.

Untuk mencegah kondisi wait and see berlanjut, JK mengatakan pengusaha perlu diberi kepastian. Dia menjamin tahun politik ini akan berjalan dengan baik. Alasannya, pemilu di Indonesia jauh lebih aman dari negara lain. Dia mencontohkan pemilu di Pakistan. "Kalau tidak ada bom, bukan pemilu di Pakistan," ujarnya.

Berita terkait

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

18 jam lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

1 hari lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

2 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

13 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

14 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

16 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

16 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

17 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

17 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

21 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya