Rabu, 17 Oktober 2018

JK Soal Gugatan Masa Jabatan Wapres: Jangan Diputus Jam 12 Malam

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersalaman dengan pemohon selaku terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji, Suryadharma Ali, dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri. ANTARA

    Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersalaman dengan pemohon selaku terpidana kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji, Suryadharma Ali, dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagai menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memutus hasil uji materi tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum pendaftaran pemilihan presiden (Pilpres) sebelum 10 Agustus. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal tersebut sebagai hari terakhir pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2019.

    Simak: Ikut Gugatan Masa Jabatan Wapres JK Korbankan Masa Pensiun

    "Mudah-mudahan sebelum tanggal 10 Agustus. Mau jam 10 pagi silakan. Yang penting jangan tanggal 10 jam 12 malam," ujarnya sambil tertawa dalam acara diskusi Business Lunch di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.

    Partai Perindo mengajukan uji materi Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Juli lalu. Perindo mempermasalahkan pasal ini, yang dianggap membatasi jabatan calon wakil presiden sebanyak dua periode, baik berturut-turut maupun tidak. Gugatan ini menjadi sorotan karena JK ikut menjadi pihak terkait dalam uji materi tersebut.

    Simak juga: JK Optimistis Masa Uji Materi Masa Jabatan Wapres Bisa Cepat Selesai

    JK mengatakan ingin meminta penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi. Sebab, ada perbedaan pendapat di masyarakat mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sebagian masyarakat menilai jabatan presiden dan wakil presiden bisa diisi lebih dari dua kali asalkan tidak berturut-turut.

    Menurut JK, keterlibatannya dalam uji materi masa jabatan wapres dipengaruhi banyak orang yang menginginkannya maju lagi sebagai wakil presiden. "Banyak pembicaraan awal yang kemudian meminta saya melakukan hal tersebut, tapi tentu sangat tergantung penafsiran dari MK," kata JK.

    Baca: Koalisi Jokowi Tidak Satu Suara Soal JK Ikut Gugatan Masa Jabatan Wapres

    JK mengatakan, putusan MK akan menentukan langkahnya di Pilpres mendatang. "Apakah maju atau tidak, memang sangat tergantung keputusan MK yang tidak tahu kapan," katanya. Menurut JK, keputusan untuk maju lagi sebagai calon wakil presiden juga akan bergantung kepada Presiden Joko Widodo. "Itu pun sangat tergantung dari Pak Jokowi bagaimana penilaian akhirnya akibat situasi yang seperti ini," ujar dia.

    Bac juga: Fahri Hamzah Tuding Masa Gugatan Masa Jabatan Wapres Kepentingan Jokowi

    JK mengaku banyak pihak memintanya maju lagi sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang. Salah satu yang meminang adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Meski dia berniat untuk beristirahat, JK menyatakan bersedia mengorbakan rencana pensiunnya jika bangsa membutuhkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Suap Izin Meikarta

    KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ini sekilas fakta kasus itu.