TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak melindungi kader partai yang diduga terlibat korupsi. "Meski pahit, jangan lindungi kader yang nyata disangka terlibat kasus Korupsi," kata Rachland melalui pernyataan tertulis, Kamis, 22 Maret 2018.
Pernyataan Rachland menyikapi keterangan Setya Novanto dalam lanjutan sidang kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau korupsi E-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis hari ini. Setya berujar bahwa ada aliran duit rasuah megaproyek tersebut kepada Puan Maharani dan Pramono Anung.
Setya mengaku tahu ada aliran duit ke Puan dan Pramono dari pengusaha Made Oka Masagung saat berkunjung ke rumahnya. “Itu untuk Puan Maharani US$ 500 ribu dan Pramono Anung US$ 500 ribu,” kata Setya.
Menurut Rachlad PDIP harus melakukan pendekatan yang benar jika ada kader yang diduga terseret kasus korupsi. Yakni dengan menunjukan kepatuham dan keterbukaan pada proses hukum. Selain itu, PDIP juga diminta tidak memusuhi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Bila tak mau membantu, sekurangnya jangan halangi kewajiban KPK mengusut dan memberantas korupsi. Kalau bisa, bersikaplah pro-aktif membantu tugas KPK."
Rachland berujar dalam persekongkolan korupsi tak dikenal istilah oposisi. Justru, publik mafhum siapa otak korupsi e-KTP. Pelaku, kata dia, perlu mengajak dan menyuap lebih dulu pihak yang menunjukkan sikap oposisional terhadap proyek triliunan itu. "Agar proyek lancar."
Racland juga meminta Hasto tidak jumawa dengan memandang partainya terlalu tinggi dan tidak menyalahkan partai lain. "Jangan suatu hari saat kalian butuh dukungan, kalian ditinggalkan sendirian," ujarnya lagi.
Sebelumnya, Hasto membantah adanya aliran dana proyek e-KTP kepada Puan dan Pramono. PDIP, kata dia, bukan dalam posisi designer saat kasus berlangsung. "Kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov (Setya Novanto), kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis.
Hasto melihat ada upaya mencoba membawa persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP. Padahal, ujar dia, posisi politik PDIP selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berada di luar pemerintahan.
"Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu 'dikalahkan.' Misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone," ujar Hasto.
