TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan belum tahu mengenani aduan terhadap eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Belum lama ini, Agus mengungkap dugaan intervensi kepala negara ke lembaga anti-rasuah beberapa tahun lalu.
"Belum tahu saya," saat ditemui di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Desember 2023.
Organisasi masyarakat Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (DPP Pandawa Nusantara) melayangkan aduan masyarakat terhadap Agus ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Agus dilaporkan setelah mengungkapkan adanya intervensi dari Presiden Jokowi saat KPK menangani kasus korupsi e-KTP yang menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto pada 2017.
Agus menyatakan dirinya sempat dipanggil Jokowi seorang diri. Presiden kemudian memintanya menghentikan kasus korupsi e-KTP tersebut.
Pandawa Nusantara menganggap Agus memfitnah Jokowi
Sekjen DPP Pandawa Nusantra Faisal Anwar menyatakan pernyataan Agus Rahardjo itu mengandung fitnah dan pencemaran nama baik kepada Jokowi.
"Apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum melalui proses hukum yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah telah terbukti secara sah," kata Sekjen DPP Pandawa Nusantra, Faisal Anwar, di Bareskrim Mabes Polri.
Pandawa Nusantara sendiri diketuai oleh Politikus Golkar Maman Abdurrahman. Golkar merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran tak lain adalah putra dari Presiden Jokowi.
Bantah ada intervensi terhadap KPK
Jokowi telah membantah pertemuan dengan Agus itu. Dia mengklaim tidak ada agenda pertemuannya dengan Agus yang tercatat di Kementerian Sekretariat Negara pada 2017.
“Enggak ada, enggak ada agenda, coba cek lagi aja,” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 4 Desember 2023.
Presiden juga mempertanyakan motif Agus yang menyinggung soal intervensi kepala negara di lembaga anti-rasuah dalam kasus korupsi e-KTP. Dia pun mengungkit soal penyataannya pada 2017 bahwa Setya Novanto harus mengikuti proses hukum. Ia mengatakan proses hukum politikus Golkar terkait dengan kasus tersebut juga terus berjalan dan mendapat vonis 15 tahun.
“Terus untuk apa diramaikan itu? kepentingan apa diramaikan itu? untuk kepentingan apa?” kata Jokowi saat ditemui di Istana Negara pada Senin, 4 Desember 2023.
DANIEL A. FAJRI
