Wasekjen MUI Minta Kapolri Tito Karnavian Minta Maaf Soal Pidato

Reporter

Zara Amelia

Selasa, 30 Januari 2018 21:46 WIB

Kapolri Jendral Tito Karnavian memberikan keterangan seusai peresmian gedung Promoter di kompleks Polda Metro Jaya, Jakarta, 19 Januari 2018. TEMPO/Maria Fransisca Lahur.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Islam (MUI) Tengku Zulkarnain menolak rencana Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, yang akan menemui sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terkait dengan pidatonya. Zulkarnain meminta Tito meminta maaf tanpa mengumpulkan ormas Islam.

“Enggak perlu berbalik mengumpulkan orang. Kalau dikumpulkan, nanti seolah-olah saya yang salah, lebih gentlemen minta maaf,” kata Zulkarnain ketika dihubungi pada Selasa, 30 Januari 2018.

Baca juga: Pidato Kapolri Tito Karnavian Soal Ormas Diprotes Wasekjen MUI

Zulkarnain menuntut Tito mencabut pernyataannya, yang seolah hanya menganggap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang layak didukung karena berjasa pada Indonesia serta pro-Pancasila. Sebab, menurut Zulkarnain, ucapan Tito itu telah menyakiti umat Islam.

Video Tito, yang berisi pidatonya pada 2016 lalu, sempat viral dan menuai protes. Zulkarnain bahkan menulis surat terbuka melalui akun Facebook-nya terkait dengan pidato Tito tersebut. Dalam suratnya, Zulkarnain mengaku kecewa atas pernyataan Tito, yang seolah tidak menganggap perjuangan ormas Islam lain.

Simak: Ormas Islam FPI, Sejak Didirikan Rizieq Syihab Hingga Aksi 212

Akibat protes Zulkarnain, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan Tito berencana mengumpulkan sejumlah ormas Islam.

Dalam pertemuan itu, kata Setyo, rencananya Tito Karnavian akan bersilaturahmi. Selain itu, mantan Kapolda Papua itu akan mengklarifikasi tentang pidatonya.

Berita terkait

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

23 menit lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

7 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

7 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

7 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

7 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

7 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

22 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

34 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

34 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya