Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor IV, Jakarta, 31 Oktober 2017. Foto: Rachland Nashidik, Wasekjen Partai Demokrat
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor IV, Jakarta Selatan. AHY datang ditemani Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik dan tim suksesnya saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Rico Rustombi.
Menurut Rachland, kedatangan putra sulung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, ini hanya sebatas silaturahmi kepada Prabowo. "Mas AHY kan kemarin sudah ketemu Mas Anies (Baswedan) dan Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," kata Rachland saat ditemui di Kertanegara, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2017.
Rachland membantah pertemuan AHY dengan Prabowo ini membahas rumor Demokrat yang akan bergabung dengan koalisi pemerintahan serta nama AHY yang disebut-sebut akan menjadi menteri. "Wah, enggak," tuturnya.
Ia menampik pula bahwa dalam kesempatan itu keduanya mendiskusikan pemilihan presiden 2019. "Enggak ada urusan," ucapnya.
Menurut Rachland, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Agus Yudhoyono dan Prabowo mendiskusikan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat paripurna beberapa hari lalu, Gerindra dan Demokrat berbeda sikap terkait dengan undang-undang tersebut.
Bila Gerindra tegas menyatakan menolak, Demokrat mendukung undang-undang itu asalkan pemerintah segera merevisinya. Terkait dengan hal itu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu di Istana Negara.
Sikap Demokrat, yang menyetujui Undang-Undang Ormas, dikaitkan pula dengan kemungkinan partai berlambang bintang mercy itu masuk koalisi pemerintah. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah hal tersebut. "Izinkanlah kami berada di luar pemerintahan ini sebagai penyeimbang," ujarnya di kantor Kementerian Dalam Negeri.
