TEMPO.CO, Jakarta – Partai Demokrat tengah digoyang isu perebutan kepemimpinan. Kabar itu disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
AHY menyebut ada gerakan politik tertentu untuk mendongkel kepengurusan partai secara inkonstitusional. "Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam pidato politiknya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
Menurut AHY, gerakan ini melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Berikut ini sejumlah fakta yang diungkap Partai Demokrat tentang isu perebutan kepemimpinan.
1. Berasal dari kesaksian kader
AHY memperoleh informasi gerakan perebutan kepemimpinan dari kesaksian sejumlah kader di pusat, daerah, maupun cabang. Ia mengatakan terdapat manuver segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.
AHY menyebutkan gabungan pelaku gerakan ini terdiri atas lima orang. Satu di antaranya adalah kader aktif, 1 kader yang selama 6 tahun ini tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena menjalani hukuman korupsi.
Lalu 1 kader yang keluar 3 tahun lalu, dan 1 orang non kader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan. Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi.
2. Seret nama Moeldoko
Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengungkapkan ada nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dalam gerakan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat. Ia menuturkan tujuan Moeldoko merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat adalah karena ingin maju sebagai calon presiden 2024.
"Berdasarkan laporan dari seorang kader senior Partai Demokrat yang diminta bertemu langsung, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan bahwa tujuan pengambilalihan posisi Ketum PD yang hendak dilakukan adalah untuk dijadikan jalan atau kendaraan bagi Moeldoko maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Rachland.
Adapun AHY mengatakan partai sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi. Partai ingin mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang diterimanya.
3. Kepentingan 2024
Senada dengan Rachland, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan gerakan perebutan kepemimpinan sarat akan pemilihan presiden 2024. AHY mengatakan gerakan itu dilakukan agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024.
"Pengambil-alihan posisi Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai capres pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
