Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri), Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Agus Supriatna (kanan) meninjau alutsista yang digunakan dalam puncak Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016 di Natuna, 6
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja menyampaikan audit alat utama sistem pertahanan (alutsista) masih berjalan hingga saat ini. Ia mengklaim tak ada kendala dalam audit tersebut.
"Audit masih berjalan. Sudah berjalan pemeriksaannya," ujar Moermahadi saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Oktober 2017.
Audit pengadaan alutsista oleh BPK ini berawal dari terendusnya unsur korupsi dalam pengadaan helikopter Augusta Westland 101 oleh Kementerian Pertahanan. Salah satunya berkaitan dengan indikasi penggelembungan harga sehingga keuangan negara dirugikan sekitar Rp 220 miliar dari nilai pembelian helikopter seharga Rp 738 miliar.
Adapun audit tersebut bukan atas inisiatif BPK sendiri. Audit itu merupakan hasil dari permohonan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot ingin pengadaan alutsista ini terang benderang mengenai mana saja yang bermasalah.
Moermahadi enggan menyampaikan detail audit yang berjalan. Ia memilih irit bicara ketika ditanyai kelanjutan audit alutsista. Malah, ia berkata belum mendapat perkembangan terbaru dari tim auditor. "Kami belum tahu update-nya, sudah berjalan saja," ujar Moermahadi.
Penjelasan anggota BPK, Harry Azhar, juga serupa dengan Moermahadi. Ia juga mengatakan belum menerima laporan karena audit alutsista berada di bawah pengawasan anggota I BPK, Agung Firman.
Meski begitu, Harry meyakinkan audit alutsista adalah hal yang bersifat penting. Sebab, hal itu bertujuan mengetahui apa yang bermasalah dan apa yang rahasia dari pengadaan suatu alutsista.
"Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima TNI atau Kemenhan agar kami tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun. Tapi kami sampaikan ke Presiden Joko Widodo dan Menkeu bahwa jika ada satu aset negara di kementerian yang tak bisa kami periksa, akan kami berikan disclaimer. Akhirnya mereka setuju," ucap Harry.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dari BPK, pengadaan alutsista disinggung. Disebutkan dalam laporan ada satu permasalahan ihwal kekurangan volume atas pengadaan bekal kesehatan, alutsista, dan pekerjaan konstruksi pada Kementerian Pertahanan dan TNI senilai Rp 13,17 miliar.
