TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan enggan mengomentari rencana pembelian senjata BIN. Rencananya BIN memesan 591 pucuk senjata non militer dan 72.750 butir peluru dari PT Pindad.

Budi Gunawan hanya menoleh saat ditanya tentang pembelian senjata di Gedung Rektorat Universitas Negeri Padang usai rapat senat terbuka penganugerahan gelar doktor kehormatan Megawati Soekarnoputeri, Rabu 27 September 2017. Tanpa menanggapi pertanyaan dari Tempo dan sejumlah wartawan lainnya.

Malah, mantan Wakapolri itu mendapatkan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Kemudian, Ia bersama rombongan Megawati lainnya, meninggalkan kampus UNP yang terletak di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Baca juga: Menhan Ryamizard Larang BIN Beli Senjata Berstandar TNI

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan PT Pindad, Bayu A Fiantoro mengatakan, Badan Intelijen Negara sudah meneken kontrak pembelian senjata. “Benar sudah ada kontrak antara Pindad dengan BIN,” kata dia lewat pesan Whats-App pada Tempo, Rabu, 27 September 2017.

Bayu sebelumnya mengatakan jumlahnya ada 517 pucuk tapi jumlah itu direvisinya. “Sebanyak 591 senjata non militer,” kata dia. Namun, dia enggan merinci jenis senjata non militer yang dipesan BIN tersebut. “Dipastikan bukan SS2-V2,” kata Bayu.

Soal pembelian senjata ini menjadi polemik lantaran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut ada pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal oleh orang yang mencatut nama Presiden Jokowi. Namun pernyataan Gatot Nurmantyo itu buru-buru direvisi oleh Menkopolhukam Wiranto yang menyebut pembelian senjata itu sejumlah 500 pucuk untuk keperluan sekolah tinggi intelejen.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membenarkan pernyataan Wiranto. Ia kemudian menunjukkan surat pembelian senjata dari BIN kepada PT Pindad. Dalam surat itu tertulis, permohonan pembelian senjata sebanyak 521 pucuk dan 72.750 butir peluru. Surat yang dikeluarkan pada Mei 2017 itu juga merinci jenis senjata dan peluru yang akan dibeli.

ANDRI EL FARUQI