Menhan Ryamizard Larang BIN Beli Senjata Berstandar TNI

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan keterangan terkait polemik pembelian senjata di kantornya di Jakarta Pusat, 26 September 2017. Tempo / Arkhelaus

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberikan keterangan terkait polemik pembelian senjata di kantornya di Jakarta Pusat, 26 September 2017. Tempo / Arkhelaus

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya sempat melarang pembelian 521 pucuk senjata untuk kebutuhan Badan Intelijen Negara. Menurut dia, pelarangan tersebut karena permohonan awal dari BIN adalah senjata berstandar Tentara Nasional Indonesia.

    "Tadinya kami larang, awalnya karena standar (TNI). Tapi kemudian sudah minta yang bukan standar, jadi senjata itu tidak terlalui mematikan," kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 26 September 2017.

    Baca: Ryamizard: Pembelian Senjata Harus Seizin Menteri Pertahanan

    Polemik soal senjata muncul setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal oleh institusi di luar TNI dan Polri. Gatot sempat menyebut pembelian senjata itu mencatut nama Presiden Joko Widodo.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan munculnya isu  pembelian 5.000 senjata lebih disebabkan karena adanya persoalan komunikasi yang belum tuntas. Wiranto mengatakan pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad ini diperuntukan Sekolah Intelijen oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Simak: Menhan Perlihatkan Dokumen Pembelian 521 Senjata untuk BIN

    Ryamizard pun menunjukkan surat permohonan yang diajukan BIN pada Mei 2017. Surat yang ditandatangani oleh Wakil BIN Letnan Jenderal Teddy Laksamana itu berisi permohonan pembelian senjata untuk kebutuhan latihan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Permohonan tersebut ditembuskan ke Asisten Intelijen Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Strategis, dan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

    Dalam surat tersebut, BIN melampirkan Term of Reference (TOR) pembelian SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm dan peluru MU1-TJA1. Jumlahnya, 521 pucuk senjata dan 72.750 butir peluru. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.