TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman menyarankan Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung yang independen. Tujuannya, kata Benny, adalah Jaksa Agung terpilih tidak tersandera kepentingan kelompok atau partai. "Sebaiknya bukan orang partai," kata Benny ketika dihubungi, Ahad, 2 November 2014.(Baca: Ini Alasan ICW Sarankan JaksaAgung dari Internal )
Benny juga mengatakan Jaksa Agung harus mempunyai kemampuan meningkatkan kinerja. Kepala kejaksaaan tertinggi tersebut, kata Benny, harus mampu memimpin kejaksaan sebagai institusi terdepan untuk menegakkan keadilan. Benny juga berharap Jaksa Agung terpilih mampu melakukan pembenahan birokrasi dari dalam.
"Untuk itu, acceptability-nya harus tinggi," ujar politikus Partai Demokrat ini. Artinya, tutur Benny, orang yang ditunjuk sebagai Jaksa Agung sebaiknya berasal dari lingkup internal Kejaksaan.(Baca:PKB Siap Mendukung JaksaAgung Era Presiden Jokowi)
Ihwal masuknya Jaksa Muda Pidana Khusus Widyo Pramono dan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto sebagai kandidat Jaksa Agung, Benny menolak mengomentari kelayakan para calon dari lingkup internal ini. "Soal itu, saya no comment (tak ada komentar)," kata Benny.
Presiden Joko Widodo mempertimbangkan lima nama calon Jaksa Agung. Tiga calon berasal dari luar Kejaksaan Agung, dua sisanya dari kalangan internal. Kandidat dari unsur eksternal yakni bekas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, serta bekas anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa. Sedangkan kalangan internal Kejaksaan Agung diwakili Jaksa Muda Pidana Khusus Widyo Pramono dan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto.(Baca:Jokowi Jamin JaksaAgung Bukan Politikus Partai )
