Pilkada Kabupaten Cirebon Dua Putaran

Reporter

Sabtu, 12 Oktober 2013 15:51 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Cirebon - Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon menetapkan pemilihan kepala daerah Cirebon berlangsung dua putaran. Keputusan ini berdasarkan hasil penghitungan suara yang berlangsung Sabtu, 12 Oktober 2013, yang menunjukkan tidak ada satu pasangan pun yang memperoleh 30 persen suara sah.

“Pilkada putaran dua akan diikuti oleh pemenang pertama dan kedua,” kata Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon, Sonson M. Ichsan, saat membacakan hasil penghitungan suara.


Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan di Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pasangan nomor 2, Sunjaya Purwadi-Tasiya Soemadi, memperoleh suara terbanyak dengan 239.040 suara atau sebanyak 27,89 persen. Suara terbanyak berikutnya adalah pasangan nomor 6, Raden Sri Heviyana Supardi-Rakhmat, sebanyak 173.519 suara atau 20,24 persen.

Adapun posisi ketiga ditempati pasangan nomor 3, Luthfi-Ratu Raja Arimbi, sebanyak 158.168 atau 18,45 persen suara, disusul pasangan nomor 4, Nurul Qomar-Subhan, yang memperoleh 123.003 atau 14,35 persen suara. Posisi selanjutnya pasangan nomor 5, Ason Sukasa-Kusnandar, dengan 82.719 atau 9,65 suara dan terakhir pasangan dari jalur independen, Insyaf Supriyadi-Darusa, dengan 80.769 atau 9,42 persen suara.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Iding Wahidin, mengatakan hasil penghitungan suara hari ini sah. "Kami siap mempertanggungjawabkannya secara yuridis," katanya.

IVANSYAH


Terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu

Baca juga:

Dinasti Atut Dinilai sebagai Miniatur Orde Baru
Abraham Tak Takut Mistis Keluarga Atut
SBY Menyentil Dinasti Politik Ratu Atut
Golkar: Tanpa Atut, Golkar Banten Tetap Kuat

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya