KPU Sumba Barat Daya Plinplan, Mahasiswa Unjuk Rasa

Reporter

Senin, 30 September 2013 17:00 WIB

ANTARA/Rahmad




Pemerintah harus memproses keputusan untuk menetapkan duet Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, dan segera melantiknya. Sebab, kemenangannya sudah diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketua DPRD NTT Ibrahim Medah mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU untuk segera menindaklanjuti putusan MK yang memenangkan duet Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha. "Besok, anggota DPRD ke Jakarta untuk mendesak Mendagri memproses atau menindaklanjuti putusan MK," ucap Medah menanggapi tuntutan mahasiswa.


Advertising
Advertising

Rapat pleno ulang KPU Sumba Barat Daya, yang menganulir kemenangan pasangan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha dan memenangkan duet inkumben Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto, dilakukan pada Kamis, 26 September 2013.

Pada rapat pleno sebelumnya, yakni pada 10 Agustus 2013, KPU Sumba Barat Daya justru menetapkan pasangan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang.


Ketua KPU Sumba Barat Daya Johanis Billi Kii beralasan bahwa rapat pleno ulang merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan kepolisian resor setempat. Polres melakukan proses hukum karena adanya temuan manipulasi suara di dua kecamatan, yang diduga dilakukan oleh pasangan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha, pada pelaksanaan pilkada, 5 Agustus 2013 lalu.

YOHANES SEO


Topik terhangat:
Edsus Lekra | Senjata Penembak Polisi | Mobil Murah | Info Haji

Berita lainnya:
Megawati: Mbok Jangan Terlalu Tegang Dik Jokowi
Jusuf Kalla Dukung Lurah Susan
Mega: Gaji Pak Jokowi dan Ganjar Berapa?
Pesawat Buatan Habibie Diluncurkan 2016
Megawati Isengi Sultan Yogya dengan Gigi Palsu












Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya