KPU Sumba Barat Daya Plinplan, Mahasiswa Unjuk Rasa

Reporter

Senin, 30 September 2013 17:00 WIB

ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Kupang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Sumba Barat Daya, Senin, 30 September 2013, berunjuk-rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menolak hasil rapat pleno ulang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumba Barat Daya yang memenangkan pasangan inkumben, Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto, sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Padahal, pada rapat pleno sebelumnya, KPU memenangkan duet Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha. Namun, keputusan itu dianulir.


”KPU Sumba Barat Daya seharusnya tidak bersikap plinplan hanya karena tekanan kekuasaan tertentu,” kata Koordinator Forum Solidaritas Sumba Barat Daya, Benediktus Dalupe.

Menurut Benediktus, rapat pleno ulang KPU Sumba Barat Daya ilegal. Namun, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat tidak berbuat apa-apa, bahkan mendukung sikap KPU. ”Kami juga meminta gubernur untuk bersikap netral,” ujarnya.


Pasangan inkumben Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto didukung oleh PDI Perjuangan, partai yang mengusung Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur beberapa waktu lalu. Sedangkan duet Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha diusung Partai Golkar.

Para mahasiswa meminta pemerintah, mulai dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemerintah Provinsi NTT, hingga pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, bersikap tegas.


Selanjutnya..

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya