Dua Tersangka Korupsi di Maluku Utara Buron  

Reporter

Kamis, 7 Maret 2013 11:52 WIB

TEMPO/Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Ternate - Dua mantan pejabat di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang merupakan tersangka kasus korupsi dana pembangunan masjid raya yang merugikan keuangan negara Rp 17 miliar, ditetapkan sebagai buronan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Maluku Utara, Komisaris Hendrik Rumsayor, menjelaskan kedua tersangka tersebut adalah Mangge Munawir dan Saifudin Boamona Bot. Keduanya sudah tiga kali dipanggil untuk diperiksa, namun mangkir.

"Kami berharap keduanya bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri,” kata Hendrik kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2013.

Menurut Hendrik, penetapan kedua tersangka sebagai buronan dilakukan sejak awal Maret 2013. Polda Maluku Utara bahkan telah menyebarkan identitas tersangka ke seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Selain itu, telah dibentuk tim untuk memburu kedua tersangka.

Hendrik mengatakan, menghilangnya kedua tersangka disinyalir atas perintah pihak tertentu. Indikasi ini semakin kuat ketika polisi menemukan bukti yang bisa menjerat pejabat lainnya di Kepulauan Sula.

Kasus korupsi tersebut ditangani Polda Maluku Utara sejak 2009. Sedangkan penetapan Mangge Munawir dan Saifudin Boamona Bot sebagai tersangka dilakukan pada 2012 lalu. ”Kemungkinan akan ada tersangka baru,” ujar Hendrik.

BUDHY NURGIANTO

Berita Populer:
Hotma Sitompoel: Semakin Lama Terbuka Kasus Raffi

Begini SMS Antara Yuni Shara dan Polisi Soal Raffi

Menkopolhukam: Pembubaran Densus 88 Berlebihan

Krisdayanti: Yuni Kecewa Atas Tuduhan Itu

Kangen Warteg, Dahlan ke Warmo

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya