TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) mengungkapkan perlunya pengusutan aktor yang berada di balik Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi sejenisnya. Pengusutan itu termasuk dugaan peran dan keterlibatan aparat negara, seperti pimpinan militer dan polisi.

"Perlu diungkap dugaan keterlibatan aparat yang membangun milisi sipil seperti FPI," kata Ketua Nasional Komite Pusat PRP, Anwar Ma'ruf, saat dihubungi Tempo, Selasa 21 Februari 2012.

Anwar mengungkapkan sejumlah oknum organisasi semacam FPI telah menebarkan teror di masyarakat. Semestinya mereka harus ditindak secara hukum. "Kalau tidak intimidasi ini akan terus berlanjut dan ini akan merugikan kita semua," ujarnya.

PRP juga meminta agar para pejabat dan aparat keamanan yang membiarkan oknum anggota FPI ataupun organisasi sejenisnya melakukan aksi kekerasan dan intimidasi dihukum. "Serta perlu adanya konsolidasi gerakan demokratik untuk segera menghentikan praktek intimidasi ala oknum FPI dan organisasi sejenisnya," kata Anwar.

Sejak insiden penolakan FPI yang terjadi pada 11 Februari lalu di Palangkaraya, nama FPI kembali santer terdengar. Saat itu massa menolak kedatangan rombongan FPI yang rencananya akan mendirikan cabang di Provinsi Kalimantan Tengah. Penolakan FPI juga terjadi pada 14 Februari. Saat itu sekitar 50 orang melakukan aksi damai di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

NUR ALFIYAH