Calon Gubernur Aceh Tarik Nomor Urut  

Reporter

Editor

Senin, 2 Januari 2012 13:01 WIB

Irwandi Yusuf. TEMPO/Fransiskus S.

TEMPO.CO, Banda Aceh - Empat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Senin, 2 Januari 2012, melakukan penarikan nomor urut sebagai peserta pemilihan kepala daerah Provinsi Aceh di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

Acara berlangsung dalam rapat pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Selain empat pasangan calon juga hadir masing-masing tim suksesnya.

Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017 adalah Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, Darni M. Daud-Ahmad Fauzi, serta Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah. Dari seluruh kandidat, hanya Muhammad Nazar--saat ini menjabat Wakil Gubernur Aceh--yang tidak hadir.

Hasil penarikan nomor urut: pasangan Abi Lampisang-Teuku Suriansyah mendapat nomor urut 1. Disusul Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan dengan nomor urut 2, Darni M. Daud-Ahmad Fauzi nomor urut 3, dan duet Muhammad Nazar-Nova Iriansyah nomor urut 4.

Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh, kemudian menetapkan nomor urut tesebut seperti tertuang dalam SK No 26/2011 tentang tahapan pilkada. “Setelah ditetapkan menjadi kandidat tetap dan nomor urut, para kandidat harus memperhatikan larangan kampanye yang bukan pada waktunya,” kata Salam Poroh.

Menurut dia, dua kandidat yang saat ini menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh--Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar--harus memperhatikan beberapa ketentuan saat berkampanye. “Saat kampanye harus mengambil cuti kerja,” ujarnya.

Sesuai dengan ketetapan KIP Aceh, masa kampanye akan dilakukan pada awal Februari 2012 mendatang. Selanjutnya pemungutan suara akan dilakukan pada 16 Februari 2012 secara serentak bersamaan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 17 daerah di Provinsi Aceh.

ADI WARSIDI

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya