TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengingatkan para aparatur desa untuk hati-hati dalam menggunakan dana desa. Setya yang berstatus tersangka kasus korupsi e-KTP tersebut meminta agar pemanfaatan dana desa sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat.
"Sudah ada sejumlah kepala daerah yang diperika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), saya ingatkan untuk lebih berhati-hati. Dana desa seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat," kata Setya Novanto saat membuka acara Workshop Nasional Perempuan Legislatif, Eksekutif dan Kader Golkar di Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2017.
Baca: Dana Desa Rp 120 T, Kemendes Kaji 2 Opsi Pencairan
"Di sini ada Ketua Fraksi Golkar, Robert Joppy Kardinal, bisa ingatkan kepala daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di daerah," ujar Setya.
Dia juga mengatakan bahwa kepala daerah harus inovatif dalam pembangunan di daerah. Setya mengatakan kepada para peserta workshop bahwa dulunya Golkar tampil mendorong dana desa terwujud. "Maka sekarang, Golkar harus memastikan jika dana desa dipergunakan dengan baik," ujarnya.
Per 17 Juli 2017, Setya resmi menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP setelah menerima surat penetapan tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun sudah berstatus tersangka, Setya masih menjabat sebagai Ketua DPR.
Simak: Gawat, Penyelewengan Dana Desa Makin Berjibun
Adapun terkait rencana praperadilan, Setya masih enggan mengomentari. Pengacara Setya, Firman Wijaya, sebelumnya telah mengatakan bahwa tim nya masih mengkaji surat penetapan kliennya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Firman mengatakan bahwa hasil kajian itu akan menjadi dasar pengajuan praperadilan. Namun hingga saat ini, pengajuan praperadian belum kunjung dilakukan. "Saya masih sibuk dengan urusan negara, urusan DPR dulu," kata Setya Novanto.
FAJAR PEBRIANTO
