TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang dianggap merongrong Pancasila dan NKRI, Senin, 8 Mei 2017, dan sehari setelahnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama dijatuhi vonis penjara dua tahun.
Dua hal yang muncul bersamaan dan tengah mendapat perhatian masyarakat itu, membuat Haris Azhar mantan Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) buka suara. “Ini mah rezim sedang bermain politik keseimbangan,” katanya kepada Tempo, Rabu, 10 Mei 2017. Ia menyebut vonis Ahok disatu sisi dan rencana pembubaran HTI di sisi lainnya.
Baca juga:
Vonis untuk Ahok Dikecam Amnesty International
Haris Azhar, pendiri Lokataru lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia itu kemudian mencoba mengajak mengingat berbagai peristiwa sebelum ini, yang disebutnya sebagai permainan politik keseimbangan. “Coba bandingkan kasus hukuman mati tiga bomber Bali dan Tibo cs,” katanya, merujuk hukuman mati tiga pelaku bom bali yaitu Amrozi, Muklas, dan Imam Samudera pada 2002, tak jauh beda dengan hukuman mati dijatuhkan pada pelaku kerusuhan Poso Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu pada 2001.
Baca pula:
PBNU Minta Semua Pihak Hormati Vonis Ahok
Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Poin Penting Menurut HTI
Leboih lanjut, Haris Azhar menyebut pula beberapa kasus lainnya. “Tambahkan kasusnya, Cikeusik, ketika pembunuh atas dasar kebencian dihukum, satu pengikut Ahamdiyahnya juga dihukum. Ketika pembunuh dan penyerang satu keluarga Syiah di Sampang, Madura dihukum, ustad Tajul Muluk juga dihukum,” kata dia.
Menurutnya, semua atas dasar keseimbangan. “Kalau ada mayoritas dihukum maka dari si korban juga tetap harus dihukum. Supaya mayoritas tetap ‘tanang’. Kalau sudah seperti itu, alasan dibuat-buat, pasal ditafsirkan secara ngawur,” kata Haris Azhar.
Silakan baca:
HTI Dibubarkan,Polri:Rekaman Dakwah Pendirian Khilafah Jadi Bukti
Semua permainan politik keseimbangan ini, menurut Haris Azhar, menjaga pelung untuk tetap berkuasa pada Pemilu 2019. “ Ini politik, agar ‘agenda’ mereka saat ini tetap jalan. Ahok korban saja,” kata dia, beralasan.
Sebelumnya, Koordinator KontraS Yati Andriyani pun mencurigai rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI bernuansa politik. Sebab, isu pembubaran tersebut bersamaan dengan detik akhir persidangan kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Kami khawatir bentuk kompromi politik,” kata dia di kantornya, Selasa, 9 Mei 2017.
S. DIAN ANDRYANTO
Video Terkait:
Ribuan Orang Menyanyi di Balaikota Dukung NKRI
