TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengganti atau melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri yang tidak bisa memenuhi target kerja yang ditentukan. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan evaluasi dari presiden memang diperlukan agar menteri tidak terus berada di zona nyaman.
"Harus ada itu (evaluasi) supaya ada target. Para menteri sebaiknya kerja sepenuh hati," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.
Baca juga:
Menteri Agraria Disorot Soal Reshuffle, Sofyan Djalil: Berat...
Jokowi Beri Sinyal Perombakan Kabinet, Yorrys: Golkar Tak Pernah Minta
Ia menyatakan siap dievaluasi kinerjanya sebagai Menteri Hukum dan HAM oleh presiden. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyatakan menteri lain juga siap dievaluasi.
Namun Yasonna mengingatkan pergantian para menteri menjadi sepenuhnya kewenangan presiden. "Ini konstitusional," ucapnya.
Baca pula:
Jokowi Sinyalkan Perombakan Kabinet, Ini Kata Jusuf Kalla
Sinyal akan mengganti menteri disampaikan Jokowi saat membuka Forum Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada akhir pekan lalu. Di depan publik, presiden mengingatkan target Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan sertifikasi lima juta bidang tanah hingga akhir tahun ini.
"Kalau tidak selesai, ya, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya, saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan sebagainya," ucap Jokowi saat itu.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pihaknya tengah mempercepat proses sertifikasi tanah yang ditargetkan tersebut. Lewat pesan singkat kepada Tempo, ia menyatakan sudah ada ratusan ribu sertifikat yang diberikan.
AHMAD FAIZ
