Hak Angket Ahok Bergulir di DPR, Ini Komentar Mendagri

Senin, 13 Februari 2017 | 16:41 WIB
Hak Angket Ahok Bergulir di DPR, Ini Komentar Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua KPU RI Jury Adiantoro usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan mengomentari bergulirnya hak angket yang diajukan beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, karena Kementerian Dalam Negeri memutuskan pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut dia, hak angket itu merupakan hak legislatif yang diatur dalam Undang-Undang.

"Saya tidak berhak mengomentari sudah ranah DPR yang diatur dalam Undang-Undang," kata Tjahjo di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin 13 Februari 2017.



Baca juga:
Pengacara Ahok Protes Cuitan Menteri Agama
Hak Angket Pengangkatan Ahok, PKS: Supaya Tak Simpang Siur



Namun dia menjelaskan seluruh kepala daerah yang bermasalah hukum dengan dakwaan Operasi Tangkap Tangan (OTT), ditahan ataupun terdakwa akan diberhentikan. Tjahjo mengatakan dirinya memang pernah mengatakan bahwa akan memutuskan sesuai dengan register pengadilan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok.

"Sebagaimana pernyataan yang saya sampaikan ini kan register pengadilan yang kami terima ini dakwaannya alternatif. Itu saja, masih alternatif," ujarnya.

Tjahjo menegaskan pemerintah tetap berpegang pada dakwaan alternatif dalam kasus Ahok sehingga belum bisa memutuskan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya beberapa fraksi setuju menggulirkan Hak Angket untuk mempertanyakan kebijakan Kemendagri mengangkat kembali Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.



Baca juga:
Gubernur Ahok Aktif Lagi, Gerindra Gulirkan Hak Angket DPR
Si Dia Lagi Bete, Kamu Jadi Serba Salah Dibuatnya

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menduga keputusan Kemendagri itu melanggar UU KUHP dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga pembentukan Pansus itu untuk menguji sebuah kebijakan pemerintah yang diduga melanggar konstitusi.

Menurut dia, kebijakan itu tidak sejalan dengan yurisprudensi yang selama ini berlangsung terkait kasus-kasus pemberhentian kepala daerah. Bahkan ada yang kasus belum masuk pengadilan namun sudah diberhentikan.

ANTARA

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru