Hak Angket Pengangkatan Ahok, PKS: Supaya Tak Simpang-Siur

Senin, 13 Februari 2017 | 15:04 WIB
Hak Angket Pengangkatan Ahok, PKS: Supaya Tak Simpang-Siur
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya untuk menggulirkan hak angket menyelidiki pengangkatan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, penggunaan hak angket adalah cara tepat.

"DPR perlu merespons kritik yang meluas di masyarakat atas pengangkatan Saudara Ahok tersebut," ucap Jazuli melalui pesan singkat di Jakarta, Senin, 13 Februari 2017.

Jazuli mengatakan hak angket Dewan ini memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjelaskan landasan hukum pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI meski sedang berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan penodaan agama. "Sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran," ujar Jazuli.

Selain oleh Fraksi Gerindra, tutur dia, penggunaan hak angket diinisiasi Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Baca:
Gubernur Ahok Aktif Lagi, Gerindra Gulirkan Hak Angket DPR 
Jika Menang Pilkada DKI, Ahok Janji Tak Maju di Pilpres 2019


Jazuli menilai pemberhentian sementara kepala daerah sebelumnya pernah terjadi. "Ini sudah lazim dilakukan sebelumnya," tuturnya.

Ia mencontohkan kasus Bupati Bogor, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Banten, Wakil Wali Kota Probolinggo, Bupati Ogan Ilir, dan Bupati Subang, yang diberhentikan setelah berstatus sebagai terdakwa.

Jazuli menilai status Ahok adalah terdakwa penistaan agama dengan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ia menilai pemberhentian Ahok bisa dilakukan. "Tanpa harus menunggu dan bergantung pada tuntutan yang diajukan jaksa dalam persidangan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bakal memberi kepastian posisi Ahok setelah masa cuti kampanyenya habis. Sebab, belum ada tuntutan dari jaksa terkait dengan kasus penodaan agama oleh Ahok. "Saya tunggu tuntutan jaksa resmi dulu,” ujar Tjahjo.

ARKHELAUS W.

Baca: Gubernur Ahok Aktif Lagi, ACTA Gugat Pemerintah



 




Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru