TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri dan kepala lembaga negara bidang politik, hukum, dan keamanan menggelar pertemuan terkait pencapaian kerja mereka. Rapat ini sebagai evaluasi masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berusia dua tahun pada 20 Oktober lalu.
Rapat evaluasi berlangsung di gedung Bina Graha Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat pada Rabu, 26 Oktober 2016. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
Keberhasilan bidang politik yang dicapai pemerintahan Jokowi selama dua tahun terakhir, antara lain munculnya terobosan pemilihan kepala daerah serentak pada 2015, dengan angka partisipasi pemilih hingga 69,6 persen.
Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015, dari skala 0 hingga 100 poin, mencapai 73,12. Angka itu meningkat jika diukur dengan indikator dan variabel yang sama dengan 2014, sebesar 73,04.
"Konsolidasi politik menghasilkan perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga program pemerintah berjalan dengan efektif, karena didukung oleh DPR RI," ujar Wiranto dalam keterangan tersebut, Rabu.
Baca: Usai Melayat, Jokowi Disambut Halo-Halo Bandung di KBRI Bangkok
Untuk bidang hukum, pemerintah mencatat pencapaian deregulasi peraturan daerah dengan pencabutan 3.143 perda yang diang dianggap bermasalah. Kinerja Kepolisian pun dinilai membaik dengan menurunnya angka kejahatan, yaitu dari 373.636 kasus pada 2015, menjadi 165.147 per Juni 2016.
Adapun Kepolisian mencatat penurunan yang signifikan pada angka kecelakaan lalu lintas. Hal itu meliputi jumlah kasus kecelakaan maupun jumlah korban. Angka kecelakaan turun menjadi 1.947 kasus, dari tahun lalu, yang mencatat 2.228 kasus pada periode yang sama.
Kejaksaan Agung mengklaim berhasil mengejar sejumlah buronan koruptor. Seperti buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Samadikun Hartono, yang ditangkap di Cina pada 14 April 2016, buron kasus Bank Century Hartawan Aluwi yang dicokok di Singapura pada April 2016, serta mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo yang ditangkap di Kamboja September tahun lalu.
Terobosan hukum bidang perpajakan, ujar Wiranto, terlihat dari program tax amnesty, yang hingga Oktober 2016 menyundul Rp 97,15 triliun, atau sebesar 60 persen dari target awal Rp 165 triliun.
Baca: Politikus PDIP Kritik SBY Soal Hilangnya Dokumen TPF Munir
Peluncuran paket kebijakan hukum pun menjadi terobosan pemeritahan Jokowi. Kebijakan reformasi hukum, akan meliputi pemberantasan pungutan dan praktek penyelundupan, percepatan pelayanan publik, relokasi lembaga pemasyarakatan, serta perbaikan hak paten merk dan produk desain.
"Ada juga pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli sebagai realisasi paket tahap pertama," ujarnya. Sargas tersebut disahkan pekan lalu, lewat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.
Di bidang keamanan, pemerintah mengklaim sukses mendirikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah tempat, berikut sarana penunjangnya. Polri dan TNI lewat satgas Tinombala menyudutkan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, dan membungkam pimpinannya Santoso, alias Abu Wardah.
Ada pula catatan penangkapan terduga teroris hingga 170 orang, dan pembebasan diplomatis sejumlah warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. "Kami sedang memperjuangkan revisi Undang Undang Penanggulangan Terorisme di DPR. Berilah aparat senjata untuk melawan teroris, yakni UU," ujar Wiranto saat sesi tanya jawab saat pertemuan tersebut.
YOHANES PASKALIS
