Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Klaim Politik, Hukum, dan Keamanan Beres

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri dan kepala lembaga negara bidang politik, hukum, dan keamanan menggelar pertemuan terkait pencapaian kerja mereka. Rapat ini sebagai evaluasi masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berusia dua tahun pada 20 Oktober lalu.

Rapat evaluasi berlangsung di gedung Bina Graha Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat pada Rabu, 26 Oktober 2016. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Keberhasilan bidang politik yang dicapai pemerintahan Jokowi selama dua tahun terakhir, antara lain munculnya terobosan pemilihan kepala daerah serentak pada 2015, dengan angka partisipasi pemilih hingga 69,6 persen.

Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015, dari skala 0 hingga 100 poin, mencapai 73,12. Angka itu meningkat jika diukur dengan indikator dan variabel yang sama dengan 2014, sebesar 73,04.

"Konsolidasi politik menghasilkan perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga program pemerintah berjalan dengan efektif, karena didukung oleh DPR RI," ujar Wiranto dalam keterangan tersebut, Rabu.

BacaUsai Melayat, Jokowi Disambut Halo-Halo Bandung di KBRI Bangkok

Untuk bidang hukum, pemerintah mencatat pencapaian deregulasi peraturan daerah dengan pencabutan 3.143 perda yang diang dianggap bermasalah. Kinerja Kepolisian pun dinilai membaik dengan menurunnya angka kejahatan, yaitu dari 373.636 kasus pada 2015, menjadi 165.147 per Juni 2016.

Adapun Kepolisian mencatat penurunan yang signifikan pada angka kecelakaan lalu lintas. Hal itu meliputi jumlah kasus kecelakaan maupun jumlah korban. Angka kecelakaan turun menjadi 1.947 kasus, dari tahun lalu, yang mencatat 2.228 kasus pada periode yang sama.

Kejaksaan Agung mengklaim berhasil mengejar sejumlah buronan koruptor. Seperti buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Samadikun Hartono, yang ditangkap di Cina pada 14 April 2016, buron kasus Bank Century Hartawan Aluwi yang dicokok di Singapura pada April 2016, serta mantan Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo yang ditangkap di Kamboja September tahun lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terobosan hukum bidang perpajakan, ujar Wiranto, terlihat dari program tax amnesty, yang hingga Oktober 2016 menyundul Rp 97,15 triliun, atau sebesar 60 persen dari target awal Rp 165 triliun.

BacaPolitikus PDIP Kritik SBY Soal Hilangnya Dokumen TPF Munir

Peluncuran paket kebijakan hukum pun menjadi terobosan pemeritahan Jokowi. Kebijakan reformasi hukum, akan meliputi pemberantasan pungutan dan praktek penyelundupan, percepatan pelayanan publik, relokasi lembaga pemasyarakatan, serta perbaikan hak paten merk dan produk desain.

"Ada juga pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli sebagai realisasi paket tahap pertama," ujarnya.  Sargas tersebut disahkan pekan lalu, lewat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

Di bidang keamanan, pemerintah mengklaim sukses mendirikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sejumlah tempat, berikut sarana penunjangnya. Polri dan TNI lewat satgas Tinombala menyudutkan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, dan membungkam pimpinannya Santoso, alias Abu Wardah.

Ada pula catatan penangkapan terduga teroris hingga 170 orang, dan pembebasan diplomatis sejumlah warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. "Kami sedang memperjuangkan revisi Undang Undang Penanggulangan Terorisme di DPR. Berilah aparat senjata untuk melawan teroris, yakni UU," ujar Wiranto saat sesi tanya jawab saat pertemuan tersebut. 

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM

6 hari lalu

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri (kedua kiri), Koordinator peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra (paling kiri) dan peneliti senior Imparsial Anton Aliabbas (kedua kanan) saat jumpa pers terkait Peringatan HUT Ke-74 TNI, di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2019. Antara Foto/Syaiful Hakim
Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM

Kekerasan di Tanah Papua, selalu berulang karena pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani konflik.


Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

9 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.


Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

9 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?


AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

17 hari lalu

Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.


Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

23 hari lalu

Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto memberikan keterangan soal perkembangan kejadian pascaledakan di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda setempat, Senin, 4 Maret 2024. Foto: ANTARA/Ananto Pradana
Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

Ledakan di Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim, telah menimbulkan beberapa kerusakan. Mengapa disebut hanya low explosive?


Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

24 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

Insiden ledakan terjadi di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bilang begini.


SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

29 hari lalu

Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar (kiri), Jenderal TNI (Purn) Wiranyo (kedua kiri), Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan), dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), menyanyi bersama pada acara ulang tahun Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) ke-64 di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2023. Dalam acara, terlihat SBY duduk bersama Prabowo, hingga Wiranto. Pada sambutan Agum Gumilar, ia menekankan tidak ada Presiden yang ingin melihat rakyatnya sengsara dan berharap pada pemilu 2024 tidak ada lagi yang memecah belah bangsa seperti istilah kadrun dan cebong. TEMPO/ Febri Angga Palguna
SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998

Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.


Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

30 hari lalu

Presiden Jokowi dan rombongan terbatas melakukan penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 28 Februari 2024. Foto Biro Pers dan Sekretariat Presiden
Jokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur

Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur


Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

32 hari lalu

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto langsung melakukan sejumlah safari politik. Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X.


Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

33 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman Mahfud MD, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

Skandal BLBI pada akhir 1990an belum tuntas. Ini dibahas dalam pertemuan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mahfud Md.