Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aparat Bidik Tiga Eks Bawahan Susno

image-gnews
TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kejaksaan Agung menyatakan siap menindaklanjuti amar putusan hakim untuk Komisaris Jenderal Susno Duadji yang dibacakan semalam, Kamis (24/3) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait perintah untuk mengembangkan penyidikan kasus korupsi dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2008.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin Charis Mardiyanto memerintahkan penyidik Kepolisian atau Kejaksaan untuk menggelandang tiga orang eks bawahan Susno di Kepolisian Daerah Jawa Barat, ke pengadilan, dengan terlebih dulu menyidik dan menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Tiga orang tersebut adalah eks Kepala Bidang Keuangan (Bidku) Polda Jabar, Komisaris Besar Maman Abdulrahman Pasha, dan dua staf Bidku, Yultje Apriyanti dan Ajun Komisaris Besar Polisi Iwan Gustiawan. Ketiganya dinyatakan hakim melaksanakan korupsi bersama-sama dengan Susno. Namun hingga kini mereka belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Amar putusan yang menyinggung perintah menyidik partner Susno (Maman, Yultje, dan Iwan), tentu akan segera di-follow up,” kata Juru Bicara Kejaksaan Agung, Noor Rochmad, di kantornya, Jumat 25 Maret 2011.

Noor menjelaskan, penyidikan terhadap ketiganya akan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Mabes Polri. “Akan ditindaklanjuti jaksa penyidik, jika penyidik Polri tidak menangani masalah itu. Itu kode etik aparat, agar tidak ada tumpang tindih,” ujarnya.

Penyidikan, entah oleh penyidik Kepolisian ataupun Kejaksaan, akan berlangsung segera, tak perlu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), mengingat setelah divonis, Susno langsung menyatakan banding. “Nggak usah nunggu inkracht karena ini menjadi bagian alat bukti awal untuk ditindaklanjuti. Pasti kita tindaklanjuti secepatnya,” kata Noor.

Sebelumnya, hakim menyatakan Susno melakukan tindak korupsi bersama-sama dalam kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar 2008, sesuai dakwaan kedua yang kedua. Tapi dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan hanya terdakwa. Hal itu, kata hakim, menjadi domain penyidik dalam penyidikan.

Maka, kata hakim anggota Samsudin, Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki fungsi dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, meminta Polri melakukan penyidikan terhadap saksi Maman, Yultje, dan Iwan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Atau oleh Kejaksaan Negeri yang diberi kewenangan terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan harus melakukan penyidikan terhadap saksi Maman, Yultje, dan Iwan, untuk dijadikan tersangka, terdakwa, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar hakim Samsudin.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, kata hakim Samsudin, ketiganya jelas berperan dalam tindak pidana korupsi, pemotongan dana hibah, dan pengamanan Pilkada Jabar. “Maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dan sesuai prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga para penegak hukum harus memberi perlakuan yang sama kepada warga masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan.”

Saat tindak pidana korupsi terjadi, Susno- saat itu Kapolda Jabar- memerintahkan Maman untuk memangkas dana pengamanan Pilkada Jabar sebesar Rp 8,169 miliar dari Rp 27 miliar dana hibah Pemerintah Daerah setempat. Daftar perincian pemotongan kemudian ditindaklanjuti Yultje dan Iwan dengan memotong kucuran dana tahap keempat ke sejumlah Kepolisian Resor di wilayah Jabar.

Susno divonis tiga tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim pimpinan Charis Mardiyanto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3) sore. Susno juga dihukum denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes itu membayar uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya, sebesar Rp 4 miliar.

ISMA SAVITRI 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Peserta mengikuti acara lelang barang gratifikasi dan rampasan negara hasil kejahatan koruptor yang diselenggarakan oleh KPK bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.


Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Dari kiri, Akademisi hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Bidang Korupsi dan Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrin, Kurnia Ramadhana dan Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam disela berdiskusi bertemakan KPK Dalam Ancaman: 60 Hari Pasca Penyerangan Novel Baswedan Hingga Angket DPR di Jakarta, 11 Juni 2017. ICW menilai bahwa pembentukan panitia Angket terkesan dipaksakan, cacat hukum dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atas segala biaya yang dikeluarkan oleh proses penyelidikan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.


Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.


KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat
KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.


KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, Firli Bahuri sampai di Bareskrim Polri untuk diperiksa kedua kali setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.


Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Presiden Joko Widodo saat melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.


Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Presiden Joko Widodo saat meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Selasa, 5 Desember 2023. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.


Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Nawawi Pomolango saat dilantik sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai menjadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.


Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

12 Desember 2023

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pemerasan rehadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Seusai melakukan pemeriksaan terkait kasus pemerasan, Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyinggung mengenai pertemuan antara Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ketentuan pimpinan KPK tidak boleh menemui pihak yang berhubung dengan suatu perkara pertemuan, hal ini Tercantum dalam Pasal 36 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi. TEMPO/Magang/Joseph
Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.


Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

9 Desember 2023

Massa yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Anti Korupsi melakukan jalan santai sambil membentangkan spanduk dan poster berisikan pesan antikorupsi saat hari bebas kendaraan bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 24 September 2017. Kegiatan tersebut guna menggalang dukungan masyarakat terhadap KPK. ANTARA
Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.