Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch, mempertanyakan motivasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bersikeras melanjutkan proyek pembangunan gedung baru. ICW menduga ada beberapa pihak yang sengaja memaksakan agar proyek pembangunan tetap bisa berjalan.
"Dugaan kami, ada beberapa pihak yang coba menjalankan proyek di dalam DPR. Sudah ada patronase bisnis politik," kata Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan, saat dihubungi, Senin (10/1).
Wacana pembangunan gedung baru DPR terlontar pada pertengahan tahun lalu, dan kontan mendapat kecaman keras dari masyarakat hingga akhirnya rencana itu ditunda. Wacana ini kembali dilontarkan oleh Ketua DPR Marzuki Alie yang menyebutkan bahwa pembangunan gedung baru DPR sudah mendapat persetujuan semua fraksi. Pembangunan gedung baru rencananya dimulai tahun ini.
Dahlan mengatakan, DPR terkesan terus memaksakan kebijakan yang terbukti mendapat resistensi keras dari publik tersebut. "DPR bicara dalam kapasitas sebagai apa?" kata dia. Jika mewakili rakyat, permintaan pembangunan gedung baru tersebut dinilainya tidak relevan.
Meski dana yang dianggarkan DPR untuk pembangunan gedung baru telah diturunkan, lanjutnya, namun tetap saja permintaan ini berlebihan. "Walaupun ada penurunan hingga jumlahnya tidak sampai Rp 1 triliun, angka ini tetap saja fantastis," ujarnya. Tahun ini saja dana yang dianggarkan DPR untuk gedung baru mencapai Rp 800 miliar.
Dahlan mengatakan, untuk 560 anggotanya, DPR mematok anggaran pembangunan mencapai harga Rp 8 juta per meter persegi. Terakhir, angka ini ditekan hingga Rp 6 juta agar proyek bisa dijalankan.
Namun, kata Dahlan, angka yang dipatok itu tetap saja terlalu besar. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diperoleh ICW dari beberapa pengembang, untuk membangun ruangan hotel mewah saja, anggaran yang dibutuhkan 'hanya' sekitar Rp 4 juta per meter persegi.
Dengan pertimbangan itu, ICW mendesak pimpinan DPR untuk membatalkan rencana pembangunan gedung baru itu. Apalagi, lanjutnya, jika mempertimbangkan tunggakan kinerja DPR sepanjang tahun lalu yang hanya menghasilkan produk legislasi jauh di bawah target. "Pembangunan gedung baru ini adalah program yang bukan prioritas," ujarnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Iklan
