DPR akan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kembali Kepemilikan Indosat di Telkom Jateng dan DIY

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno, Senin (14.1), berjanji akan meminta Menhub Agum Gumelar dan Meneg BUMN Laksamana Sukardi mempertimbangkan kembali kepemilikan PT Indosat di Telkom Divisi Regional (Divre) IV. Soetardjo mengatakan ini saat menemui karyawan Telkom, yang tergabung dalam Serikat Kerja Telkom Jateng dan DIY, di Gedung Nusantara III MPR/DPR Jakarta Senin (14/1) siang. "Saya sudah berulang kali mengingatkan hal ini," ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP ini. Ia meminta pemerintah untuk berpikir dua kali dalam penanganan masalah seperti ini. Sementara itu di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV, Amri Husni Siregar, menganggap pemerintah tidak memperhatikan gejolak yang terjadi. Dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, proses cross ownership Indosat di Telkom harus dengan syarat tidak ada konflik atau pun kecurangan. "Tapi belakangan ini kita menengarai, [dalam] cross ownership ini terjadi mark up terhadap peralihan kepemilikan ini," ujar Amri sehabis pertemuan tersebut. Dalam hal ini Komisi IV, yang menangani masalah perhubungan dan telekomunikasi, akan memanggil Indosat untuk membicarakan hal ini dalam masa persidangan sekarang. Namun ia belum bisa menjanjikan kapan. Ia juga melihat saham Telkom terlihat makin memburuk. Komisi IV, kata dia, pernah memberi usul kepada pemerintah agar menggabungkan saja dua BUMN ini agar tidak terjadi duopoli dalam telekomunikasi. Akan tetapi usul tersebut tidak diterima pemerintah Merger antara dua BUMN itu, menurutnya, bisa membentuk perusahaan yang kuat. Apalagi menghadapi pasar global. Dalam kesempatan ini Ketua Sekartel Jateng dan DIY, Shahrul Ahyat, mengungkapkan ketidaksetujuan karyawan Divre IV atas proses ini. Mereka menengarai adanya ketidakberesan dalam kasus ini. "Mayoritas mutlak menolak," ujarnya dengan nada keras. "Bagian mana yang dijual, bagian mana yang tidak dijual belum jelas." (Anggoro Gunawan-Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.