Dana Komunikasi DPRD Blora Gunakan Pos Fiktif

TEMPO Interaktif, Blora: Dana tunjangan komunikasi intensif untuk 45 anggota DPRD Blora, Jawa Tengah senilai Rp 3,5 miliar diduga menggunakan pos fiktif. Menurut Sekretaris DPRD Blora Soekarno, pencairan dana dari anggaran daerah 2006 itu belum ada dasar hukumnya. Bahkan dalam rancangan anggaran tahun 2007, dana itu tidak tercantum. "Belum ada pos anggaran untuk alasan pencairan dana," kata Soekarno di Blora pada Kamis (19/4). Saat dana itu dicarikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Blora bersama Tim Panitia Anggaran DPRD Blora, sebenarnya belum masuk di pos anggaran. Dana ini juga tidak masuk ke dalam satuan kerja perangkat daerah. Seperti diberitakan sebelumnya, dana komunikasi ini bisa cair karena sudah ada tanda tangan Wakil Bupati Blora Yudi Santjoyo, Sekretaris Kabupaten Blora Bambang Sulistya, dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Blora I Komang Gde Irawadi. Setiap anggata dewan menerima sekitar Rp 64 juta. Menanggapi dugaan pencairan dana memakai pos fiktif, Wakil Bupati Blora Yudi Santjoyo tidak mau berkomentar lebih banyak. Menurut dia, dana itu kemungkinan masuk ke pos Satuan Kerja Perangkat Daerah Blora. "Saya tiak tahu. Tanyakan saja ke Sekretaris Dewan (Soekarno)," katanya. Sujatmiko