Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, pemerintah sulit menerima usulan agar setiap pembentukan kementerian negara harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.Ia menganggap rancangan undang-undang (RUU) Kementerian Negara, yang muncul dalam amandemen V UUD1945, berada dalam situasi di mana sistem kabinet Indonesia dianggap tidak sepenuhnya presidensial, tapi tidak juga bersistem parlementer. "Kami ingin titik beratnya tetap presidensial," kata Yusril sebelum rapat terbatas membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 37/2006 dan finalisasi Rancangan Undang-undang Kementerian Negara, di kantor Presiden, Rabu (28/2).Dalam sistam yang cenderung presidensial itu, Yusril menjelaskan, penentuan kabinet adalah kewenangan presiden terpilih. "Saya meminta tanggapan anggota kabinet dan arahan Presiden, apa yang menjadi sikap pemerintah soal RUU kementerian ini untuk saya bawa besok ke DPR." Yusril mengakui RUU ini sedikit membatasi kewenanganeksekutif. Apalagi, presiden baru nanti harus menunggupersetujuan DPR jika akan membentuk kementerian baru."Kalau begitu, kapan presiden akan membentukkabinetnya? Kalau RUU ini dilaksanakan, bisa-bisabubar pemerintahan ini." Karena itulah, katanya, pemerintah harus hati-hati menyikapinya.Anggota Komisi Konstitusi, Fajrul Falaakh, menyarankandistorsi sistem presidensial dihilangkan agarpelaksanaan pemerintahan menjadi jelas (Koran Tempo,28/2). Distorsi itu, ujar Fajrul, yaitu pada pasal 17ayat (4) tentang kementerian yang menyebutkan bahwapembentukan dan pembubaran departemen diatur denganundang-undang, yang berarti mengurangi keleluasaan presiden dalam menjalankan pemerintahan. Badriah
Iklan
