PDIP: RAPBN 2018 Pertarungan Besar Jokowi untuk Pilpres 2019

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017. Aditya Budiman/Tempo

    Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017. Aditya Budiman/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari,  mengatakan RAPBN 2018 menjadi pertarungan besar untuk memenangkan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden 2019. Menurutnya, hal itu juga bisa berdampak langsung terhadap kemenangan PDIP. 

    "Kalau ini gagal, akan sulit bagi PDIP untuk  kemudian mempunyai peluang untuk memenangkan Pak Jokowi ataupun PDIP karena relasi langsung antara Pak Jokowi dengan PDIP," kata Eva dalam diskusi bertajuk RAPBN 2018 dan Refleksi Penerimaan Pajak  Tahun 2017 di Tjikini Lima Cafe, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.

    Baca: Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi Tunggu Permintaan Maaf Resmi

     

    Menurut Eva, RAPBN 2018 membawa tema populis, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi celah pembangunan antar-wilayah bagus untuk kampanye.  

    "Ini bagus untuk kampanye. Kalau ini enggak tercapai gara-gara pajak dan pendapatan dan lainnya tidak mencukupi, ya, agak repot," katanya.

    Baca: Setelah HTI, Jokowi Kaji Pembubaran Organisasi Lain

    Menurut Eva, sebagai pendukung Jokowi, dia harus tetap kritis dan waspada atas kebijakan pemerintah Jokowi. Salah satunya adalah dengan memastikan penerimaan pajak bisa tercapai. 

    Akan tetapi, Eva mengaku merasas khawatir pemasukan pajak cukai, terutama produk rokok tidak bisa mencapai target. Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah melakukan terobosan dengan memperluas obyek yang dapat dikenakan pajak cukai. 

    Menurut Eva, sebelumnya telah ada wacana untuk mengenakan pajak terhadap produk-produk plastik. Hal ini sedang populer di negara-negara maju karena plastik membawa dampak negatif terhadap lingkungan. 

    "Ada terobosan peluang untuk menambah objek cukai. Sayangnya hanya menjadi wacana misalkan produk-produk plastik," kata Eva.

    Selain cukai, menurut Eva, pajak yang perlu dieksplor adalah perdagangan di internet. Kata Eva, terjadi perpindahan transaksi dari dunia nyata ke dunia maya. Oleh karena itu, hal ini harus segera diatur untuk menambah pemasukan pajak. 

     

    NUR QOLBI | BUDI R


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.