TEMPO Interaktif, Jakarta:dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. "Berarti harus mengubah UUD kalau mau nambah kewenangan" kata ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono di Senayan, Kamis (28/12). Dia khawatir jika keinginan itu dipenuhi tugas-tugas DPR menjadi tidak jelas karena ada peran ganda. Pengawasan selain dilakukan oleh dewan juga dilaksanakan majelis.Setalah UUD diamandemen, tugas MPR adalah membuat UUD dan melakukan impeachment. Sedangkan tugas DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dengan adanya permintaan MPR untuk menambah kewenangan maka akan membuat tugas lembaga-lembaga negara menjadi tumpang tindih. Kemarin Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta kewenangannya ditambah agar dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga negara. Tugas MPR saat ini mensosialisasikan UUD dan akan selesai pada 2008 yang selanjutnya dilaksanakan oleh lembaga negara itu sendiri. Oleh karena itu Hidayat berharap MPR juga berhak melakukan pengawasan. Aqida Swamurti
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta
2 jam lalu
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta
Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi
4 jam lalu
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi
Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung
5 jam lalu
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR
5 jam lalu
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR
Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.
