Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PMII Jawa Timur Demo Tolak Penerapan Full Day School

image-gnews
Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur melakukan aksi demo menolak penerapan Full Day School di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim, Hari ini, Rabu, 16 Agustus 2017. Koordinator lapangan, Zainudin, mengatakan aksi demo yang dilakukan hari ini menuntut kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Efendy dan untuk mencabut permendikbud 23 tahun 2017.

"Kami menolak keras full day school, dan meminta permendikbud 23 tahun 2017 dicabut," kata Zainudin di gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya.

Baca juga:

Sudah 72 Sekolah di Bangka Belitung Terapkan Full Day School

Zainudin mengatakan, alasan PMII Jawa Timur menolak penerapan full day school karena dianggap telah menggusur kearifan dan keberagaman dari Madrasah Diniyah. Di Jawa Timur, dia menambahkan, kehadiran Madrasah Diniyah sudah ada sejak berabad-abad lalu yang digunakan sebagai salah satu ruang bagi pendidikan agama. Menurut dia, dengan adanya penerapan full day school akan membatasi waktu anak untuk belajar penguatan agama di Madrasah Diniyah.

"Menggusur kearifan madrasah diniyah sama saja membiarkan NKRI terancam oleh radikalisme yang tumbuh di lembaga pendidikan dan jauh dari penguatan agama," ujar Zainudin.

Baca pula:

Full Day School, PBNU: Kontribusi Terperosoknya Masa Depan Generasi

Selain itu, Zainudin dan pihaknya menilai penerapan full day school hanya akan menghambat tumbuhnya kreatifitas pada seorang anak. Sebab, dia menambahkan, berada dikelas seharian tidak akan mendidik karakter seorang anak menjadi mandiri.

"Seorang anak hanya akan terkungkung di dalam kelas. Berikan kebebasan kepada anak untuk bermain dengan lingkungan dan teman-temannya," Zainudin berujar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Ketua Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Mulyono mengatakan pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan massa dari PMII untuk menandatangani surat pernyataan penolakan penerapan full day school. Sebab, dia menambahkan, hal tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu melalui forum rapat bersama semua anggota komisi.

"Adik-adik PMII memang harus membaca lebih detail soal peraturan, ini kebijakan pusat, kami harus membicarakan dengan 20 anggota kami, tidak tiba-tiba minta tanda tangan surat pernyataan penolakan full day school," kata Agung usai menerima perwakilan massa.

Dia mengatakan, telah menawarkan kepada massa untuk mengirimkan surat kepada Gubernur agar penerapan full day school di Provinsi Jawa Timur ditunda.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rachman. Menurut dia, Gubernur Soekarwo telah berkirim surat yang ditujukan kepada pemerintah pusat terkait penundaan penerapan full day school di Jatim.

"Sudah mengirim surat, dan juga sudah mendapat respon dari Pak Presiden bahwa beliau memberikan kelonggaran, penerapan boleh 5 hari atau 6 hari," kata Saiful usai menerima perwakilan massa.

JAYANTARA MAHAYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Di Bekasi, Ada Siswa SMAN Numpang Sekolah di Gedung SD

4 Oktober 2018

Ilustrasi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). TEMPO/Prima Mulia
Di Bekasi, Ada Siswa SMAN Numpang Sekolah di Gedung SD

Selama ini, siswa SMAN 21 Bekasi menggunakan gedung sekolah milik SDN Jatimakmur 3 dan SDN Pondok Gede 4 dengan jumlah kuota siswa 324 siswa.


Yogya Tak Serta Merta Hapus Full Day School  

9 September 2017

Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Yogya Tak Serta Merta Hapus Full Day School  

Perpres Nomor 87 Tahun 2017 itu merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.



Dahnil Anzar Cerita di Balik Terbitnya Perpres PPK  

7 September 2017

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. facebook.com
Dahnil Anzar Cerita di Balik Terbitnya Perpres PPK  

Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak bercerita tentang di balik terbitnya Perpres Penguatan Pendidikan Karakter yang diteken Jokowi.


KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

7 September 2017

Ilustrasi anak siap masuk sekolah dasar. shutterstock.com
KPAI Dukung Perpres Pendidikan Karakter Ketimbang Full Day School

Retno mengatakan Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter menghapus kewajiban sekolah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.


Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

6 September 2017

Presiden Jokowi (tengah) bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri), Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kiri), Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas (kedua kanan) dan para pimpinan ormas Islam lainnya memberi keterangan pers usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. ANTARA
Perpres PPK Berlaku, PBNU Minta Debat Full Day School Diakhiri

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengajak kepada seluruh pihak untuk mengakhiri perdebatan tentang full day school.


Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional

6 September 2017

Masyarakat NU Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan Full Day School di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. TEMPO/Budi Purwanto
Presiden Teken Perpres, Mendikbud: Full Day School Opsional

Ketua PB NU Said Aqil Siradj mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran kepada madrasah atau pesantren yang melaksanakan pendidikan karakter.


ICMI Minta Pemerintah, NU, Muhammadiyah Dialogkan Full Day School

24 Agustus 2017

Ketua umum ICMI, Jimly Asshidddiqie, memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Ikatan Cendiakawan Muslim Indonesia, Jakarta, 9 Agustus 2017. TEMPO/Imam Sukamto
ICMI Minta Pemerintah, NU, Muhammadiyah Dialogkan Full Day School

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie mnilai liarnya polemik full day school akibat pemerintah gagal menjalin komunikasi.


Ratusan Siswa Madrasah di Ambon Protes Penerapan Full Day School

21 Agustus 2017

Ratusan siswa madrasah se-Kota Ambon mendatangi Gedung DPRD Provinsi Maluku, 21 Agustus 2017. Kedatangan mereka untuk memprotes kebijakan Pemerintah terkait penerapan full day school. Foto: Rere Khairiyah
Ratusan Siswa Madrasah di Ambon Protes Penerapan Full Day School

Siswa madrasah meminta DPRD Maluku meninjau ulang peraturan menteri tentang full day school.


Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Istilah Full Day School  

19 Agustus 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto
Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Istilah Full Day School  

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi mengatakan, tidak ada keharusan sekolah menerapkan 5 hari belajar.


Menteri Muhadjir Akui Menjelaskan Permendikbud 100 Kali, Lalu...

18 Agustus 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan hasil pelaksanaan Ujian Nasional 2017 di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta Pusat, 12 Mei 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN
Menteri Muhadjir Akui Menjelaskan Permendikbud 100 Kali, Lalu...

Muhadjir Effendy mengatakan kegiatan ekstrakulikuler yang ada di dalam Permendikbud bertujuan untuk penguatan karakter bersifat pilihan atau opsional.